Gus Ipul dan Tjutjuk Sunario.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Safari politik DPW PKB Jawa Timur dan Saifullah Yusuf ke DPD Partai Demokrat dan DPD PDI Perjuangan, Kamis (1/6) lalu seolah membuat Pilgub Jatim 2018 sudah "berakhir". Betapa tidak, tiga partai besar dengan jumlah kursi parlemen terbanyak mendukung Wakil Gubernur Jatim tersebut untuk melanjutkan tongkat estafet Soekarwo di Pilgub 2018.
Namun, itu tidak berlaku bagi Partai Gerindra. Pasalnya mekanisme pilgub bukan lagi dipilih DPRD, melainkan dipilih langsung masyarakat. "Kalau dipilih dewan ya pasti menang. Tapi ini dipilih masyarakat," kata Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jatim Tjutjuk Sunario, Jumat (2/6).
Baca Juga: Usai Luluk Hamidah, Lukmanul Hakim dan Wisnu Wardhana Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Perlu diketahui, PKB mendapat 20 kursi, PDI Perjuangan 19 kursi, dan Partai Demokrat 13, sehingga totalnya 52 kursi. Dengan total kursi di dewan 100, berarti yang tersisa 48 kursi. Matematika logis, Gus Ipul pasti menang, jika gubernur dipilih legislatif.
"Bukti konkret itu di Jakarta. Ahok didukung partai penguasa di parlemen. Tapi kenyataanya itu tidak sama dengan keinginan masyarakat Jakarta, sehingga Anis-Sandi yang diusung Gerindra dan PKS bisa menang," papar Wakil Ketua DPRD Jatim itu.
Begitu juga dengan kemungkinan koalisi. Menurut Tjutjuk, politik adalah dinamis. Saat ini masih jauh dari gelaran pilgub. Peta koalisi bisa berubah sewaktu-waktu menjelang injury time. Sebab itu Partai Gerindra tidak terburu-buru menentukan koalisi maupun menetapkan calon yang akan diusungnya.
Baca Juga: Aksi Heroik Relawan Jalan Kaki ke IKN, Khofifah Titipkan Udeng Madura
Terpisah, Sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim, Anwar Sadad mengatakan, bahwa kekuatan politik Jawa Timur bukan hanya PKB dan PDI Perjuangan. Hal ini dikatakan karena pileg dan pilkada berbeda variabel. Buktinya kekuatan riil PKB tidak pernah berbanding lurus dengan elektabilitas ketuanya dalam berbagai survei yang dirilis. "PKB dalam sejarah reformasi, belum pernah memenangkan Pilgub Jatim," terang Anwar Sadad.
Atas dasar itu, ia mengingatkan, jika tidak berhati-hati dalam strategi komunikasi, ditambah dengan persuasi yang buruk akan merugikan sendiri. "Bisa jadi kemenangan PKB dalam pileg lalu tak akan ada artinya dalam pilgub yang akan datang," tegasnya.
Sementara itu, pengamat politik Andri Arianto mengakui jika pilgub dilakukan saat ini, memang Gus Ipul menang. Selain karena partai pengusungnya, juga karena popularitasnya memang tinggi. Namun demikian, ia menilai kecil kemungkinan hanya ada calon tunggal di Pilgub Jatim.
Baca Juga: Dapat Ucapan Selamat dari Kompetitor Pilkada 2024, Khofifah Ucapkan Terima Kasih ke Luluk Hamidah
"Hanya satu pasangan, itu bisa menjadi wacana positif dan negatif. Ada yang mengatakan dengan satu pasangan calon maka terhindar dari bahaya konflik pilkada. Dengan satu pasangan calon menyatukan semua golongan. Itu bukan jaminan," kata dosen FISIP Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.
Kata Andri, pada kenyataannya masih ada tokoh-tokoh calon gubernur yang terus bergerak. Namun memang porsi pemberitaannya di media tidak seheboh safari Gus Ipul bersama PKB, ke PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.
"Masih terlalu dini untuk mengatakan pilgub sudah selesai. Saat ini Gus Ipul memang pandai memanfaatkan momentum 1 Juni. Sehingga bisa mencitrakan diri bisa diterima di golongan religius maupun nasionalis. Sedangkan calon lain, itu juga terus bergerak memaparkan pemikiran-pemikirannya. Lainnya tetap bergerak. Artinya juga kecil kemungkinan hanya ada calon tunggal," papar Andri.
Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Tinjau Langsung Rekapitulasi Hasil Hitung Suara Pilkada Tingkat Provinsi
Diberitakan sebelumnya, Lembaga Survei Regional (LSR) juga telah melakukan survei Hasilnya, elektbilitas para tokoh yang disebut-sebut maju pilgub tidak ada yang mencapai 40%. Elektabilitas Gus Ipul hanya 37%, Tri Rismaharini 34%, dan Khofifah Indar Parawansa 27%.
"Semua tokoh masih sangat berpeluang menjadi gubernur karena elektabilitasnya masih di bawah 40%," kata Direktur LSR Muhammad Mufti Mubarok.
Dari survei ini, lanjut Mufti, yang menarik adalah Risma sudah menempati posisi kedua mengungguli Khofifah. Hal ini kemungkinan besar karena Jatim perlu pemimpin baru bukan yang nama-nama lama yang sudah beredar selama ini.
Baca Juga: TPP Bidang Hukum Khofifah-Emil Apresiasi Laporan KIPP soal Pelanggaran Pilkada di Surabaya
Sementara calon lain, menurut dia, seperti Hasan Aminuddin dan Pramono Anung layak diperhitungkan. "Kebutuhan pemimpin baru sangat terasa. Dari survei tampak para calon lama elektabilitasnya cenderung turun sementara elektabilitas calon calon baru cenderung naik," pungkas Mufti. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
