Jelang Pilgub Jatim 2018, Partai NasDem Sindir Usulan Calon Tunggal Mirip Sistem Dinasti

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Konstelasi politik Jawa Timur mulai menghangat jelang semakin dekatnya pemilihan gubernur Jawa Timur tahun 2018. Sejumlah manuver politik pun mulai dilakukan untuk menuju kursi Jatim 1. Di antaranya, berubahnya rekom PKB dari Abdul Halim Iskandar (Pak Halim) menjadi Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Padahal, Pak Halim sudah melakukan sosialisasi sebagai Cagub PKB sejak dua tahun silam. Dinamika itu tak lepas dari adanya surat kiai sepuh yang ditujukan kepada PKB sebagai satu-satunya partai yang punya tiket untuk mengusung calon.

Terbaru, Soekarwo sebagai Gubrnur Jatim dua periode sekaligus Ketua DPD Partai Demokrat Jatim melakukan manuver politik dengan menggagas munculnya calon tunggal, yaitu Gus Ipul. Konsep itu sukses dilaksanakan pejabat yang akrab disapa Pakde itu dalam suksesi kepemimpinan di internal Partai Demokrat. Praktis seluruh Ketua DPC terpilih melalui proses musyawarah mufakat bukan pemungutan suara atau votting. Sukses itu ingin diadopsi oleh Pakde Karwo dengan merangkul seluruh kekuatan politik yang ada. Sejauh ini tiga partai politik besar sudah dalam genggaman, yakni PKB, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat.

Namun manuver calon tunggal itu tampaknya tak berjalan mulus, karena sejumlah reaksi penolakaan pun bermunculan. Salah satunya dari DPW Partai NasDem Jatim. Mochamad Eksan, Wakil Ketua DPW Partai NasDem Jatim bidang Agama dan Masyarakat Adat itu berpandangan, wacana calon tunggal, tidaklah produktif dalam pembangunan demokrasi yang sehat dan matang. Sebab, 32 juta pemilih yang bersebar di 38 kabupaten/kota, dipaksa untuk tidak memilih. Tidak ada alternatif, kecuali one and only incumbent candidate (satu dan hanya satunya kandidat inkumben).

“Sistem demokrasi dihadirkan sebagai lawan dari sistem monarkhi dan aristokrasi. Calon tunggal tak ubahnya dengan sistem dinasti dan elit yang totaliter, yang tak menyajikan alternatif pilihan kepada rakyat. Padahal, demokrasi itu sistem yang terbuka bukan sistem yang tertutup,” sindir mantan Komisioner KPU Jember itu, Minggu (4/6).

Eksan mengingatkan, setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Barangtentu, yang memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dirinya mengutip Robert W Hefner, bahwa democratic civity (keadaban demokrasi), keterbukaan dan partisipasi. Tafsir dari keadaban demokrasi itu dilihat dari kualitas dan kuantitas keterbukaan dan partisipasi dalam menilai demokrasi tersebut.

Anggota DPRD Jatim ini mengingatkan, mayoritas negara-negara di dunia, menilai demokrasi Indonesia sudah matang. Hiruk-pikuk, centang paranang pilgub DKI Jakarta, berakhir dengan happy-ending. Semua pihak menerima hasil pemilu. Yang menang maupun yang kalah, mampu menunjukkan sikap yang kesatria. Demokrasi Indonesia sangat mengagumkan.

Karena itu, tidak pada tempatnya beralasan, wacana calon tunggal, agar eskalasi politik terkendali, tak seperti Pilgub DKI Jakarta yang panas dan berpotensi menimbulkan diintegrasi nasional. Sebab proses politik demokratis tak menganggu terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur. Bagaimanapun, Pilgub Jawa Timur merupakan momentum terbaik bagi masyarakat memperoleh pencerahan dari kontestasi politik gagasan dari para bakal calon yang maju.

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini mengungkapkan, sosialisasi dan kampanye adalah saat-saat yang sangat penting dan strategis dalam melakukan "dialog publik". Para kandidat, tim sukses, partai politik, kader, simpatisan dan masyarakat umum berinteraksi dengan intens untuk menemukan gagasan yang terbaik bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Timur. Kontestasi politik gagasan akan mendidik warga, bukan hanya tahu terhadap program para kandidat, akan tetapi juga memberikan umpan-balik bagi perkembangan dan kemajuan Jawa Timur. Dan semua itu tidak akan didapati masyarakat bila calon pemimpin yang ditawarkan tunggal.

“Jadi, capaian demokrasi Indonesia janganlah didown-grade oleh manuver calon tunggal yang tak senafas dengan nilai keterbukaan dan partisipasi dalam demokrasi. Demokrasi bukan sistem khilafah yang tunggal ala Hizbut Tahrir, bukan pula sistem one party system ala komunis. Demokrasi Indonesia adalah sistem terbuka yang menjamin keterwakilan konfiguratif dari kekuatan politik yang plural di Jawa Timur. Semua elite tanpa terkecuali berkewajiban menghadirkan Pilgub Jawa Timur yang mencerminkan segala kekuatan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Semua bertujuan untuk Jawa Timur lebih baik Pasca Pakde Karwo,” tegas Wakil Sekretaris PCNU Jember tersebut.

Terpisah, Gus Ipul yang diproyeksikan Pakde Karwo sebagai calon tunggal mengaku jika dirinya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memborong partai politik. Menurut mantan Ketua Cabang HMI Jakarta ini, yang ia miliki hanya teman baik yang kebetulan saat ini jadi pemimpin partai.

Alumni FISIP Universitas Nasional (Unas) Jakarta ini membeberkan, sejak dulu dirinya memelihara hubungan baik dengan siapa saja, termasuk dengan para elit politik. Hubungan koneksi itulah yang menjadi modal dirinya saat ini. Hubungan baik itu bisa berbuah dukungan politik bisa juga tidak sama sekali. Sebab, setiap partai punya mekanisme internal untuk menentukan calon pemimpin dan mengeluarkan rekom.

“Saya juga tidak pernah berpikir menjadi calon tunggal, jadi tak perlu memborong partai. Yang terpenting berkompetisi secara sehat,” pungkas Ketua PBNU ini. (mdr/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News