SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pernyataan Cak Imin yang meminta agar Presiden Jokowi tidak mengizinkan Khofifah maju di kontestasi Pilgub Jatim 2018 dinilai tidak tepat. Hal ini diungkapkan Dr. Airlangga Pribadi, pengamat politik asal Universitas Airlangga.
Menurutnya, maju atau tidaknya Khofifah dalam Pilgub Jatim adalah hak konstitusionalnya sendiri dan pilihan politik warga negara yang harus dihormati.
Baca Juga: Dukungan Para Pekerja MPS Brondong Lamongan untuk Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim 2024
"Dari catatan saya, Khofifah sebenarnya memililki potensi menang yang sangat tinggi, apalagi justru karena pernah maju dua kali dalam pilgub jatim dan saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial, Khofifah memiliki popularitas yang tinggi. Problemnya kita ketahui saat dua pilgub sebelumnya ada indikasi penghadangan terhadap Khofifah," ungkap pria lulusan Murdoch University ini.
Airlangga mengingatkan bahwa banyaknya kader NU yang akan berlaga di Pilgub Jatim harus disyukuri. Sebab ini berarti NU memiliki banyak kader yang mumpuni untuk menjadi pemimpin.
"Namun harus dilihat siapa sesungguhnya yang betul-betul mumpuni, berkapasitas, berintegritas dan mampu mendapatkan kepercayaan rakyat," tegasnya.
Baca Juga: Blusukan di Pasar Sidoharjo Lamongan, Khofifah akan Tutup Kampanye di Jatim Expo
"Penting bagi keluarga besar NU untuk memastikan memberikan kontribusi kepada bangsa ini, yakni menghadirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas dan berbobot menjadi pemimpin," sambungnya.
Untuk itu, ia meminta agar kader NU tidak khawatir bertanding jika harus berhadapan dengan kader NU lainnya, seperti misalnya Gus Ipul. "Ini berlaku bukan hanya untuk Khofifah, namun juga kader-kader NU yang memang basisnya di Jatim seperti Abdullah Azwar Anas, Bupati Banyuwangi yang juga kader PDI sekaligus kader NU," pungkasnya. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News