SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gelar Rembuk Nasional Aktvis 98 tinggal lima hari lagi. Namun, jumlah peserta yang tedaftar sudah melebihi target 50 ribu peserta, yaitu mencapai sekitar 58.328 aktivis se-Indonesia. Dari jumlah itu, 354 peserta di antaranya adalah delegasi dari Jawa Timur.
Anggota SC Rembuk Nasional Aktivis 98 dari Jawa Timur, M. Annis mengungkapkan yang sudah terkonfirmasi adalah; dari Tuban 34 orang, Malang (50 orang), Kediri (100 orang), Bangkalan (50 orang), Mojokerto (20 orang), Pasuruan (50 orang), dan ASPR/Arek Surabaya Pro Reformasi (50 orang).
“Untuk Surabaya, Banyuwangi, Situbondo, dan beberapa daerah lain belum terkonfirmasi. Tapi kami tetap menyediakan sekitar 25 unit bus untuk pemberangkatan pada 6 Juli nanti,” terang mantan aktivis Arek Pro Reformasi (APR) itu, Senin (2/7).
Anndhonx, sapaan akrab M. Annis juga menginformasikan, berdasarkan laporan masuk, baik dari jaringan aktivis 98 di DKI Jakarta maupun provinsi-provinsi yang mengirim peserta untuk hadir di Rembuk Nasional, jumlah pesertanya saat ini sudah mencapai 58.328.
“Itu termasuk dari Jatim yang sudah terkonfirmasi kehadirannya. Tapi kemungkinan, jumlah tersebut masih sangat mungkin bertambah, mengingat sisa hari persiapan masih beberapa hari lagi. Jadi kami perkirakan, jumlah pesertanya melebihi target 50 ribu orang,” paparnya.
Sementara saat panitia Rembuk Nasional menggelar konsolidasi akbar pada Minggu (1/7) kemarin, masih kata Anndhonx, terdapat sekitar 1.500 orang yang terdaftar sebagai panitia.
“Dari jumlah tersebut, jumlah terbanyak adalah bagian keamanan. Ini menunjukkan keseriusan panitia, dan kesiapan untuk menjalankan rembuk nasional. Dengan kata lain, masing-masing dari panitia telah siap untuk melaksanakan tugas sesuai seksi masing-masing,” sambungnya.
Seperti diketahui, tujuan dari Rembuk Nasional Aktivis 98 yang mengangkat isu: Radikalisme, Intoleransi, dan Terorisme ini adalah untuk mejaga keutuhan NKRI dan ideologi Pancasila yang makin rentan. Terbaru adalah kasus bom bunuh diri di Surabaya bulan lalu.
Selain itu, acara yang digelar di Monas, Jakarta pada 7 Juli dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini juga membahas beberapa agenda penting, di antaranya mendesak Presiden untuk menetapkan 7 Juli sebagai hari Bhineka Tunggal Ika. (mdr/ian)