JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih Joko Widodo atau
Jokowi bersama wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengumumkan arsitektur
kabinet pemerintahannya, Senin, 15 September 2014. Didampingi Tim Transisi,
Jokowi mengatakan akan mempertahankan jumlah 34 kementerian seperti pada
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
Berikut rincian arsitektur Jokowi-JK. Namun demikian, Jokowi berujar, bentuk
ini masih sangat mungkin berubah.
1. Posisi menteri diisi dari 18 profesional non-partai. Sisanya, 16 menteri
dari profesional partai.
2. Menteri yang berasal dari non-partai menduduki posisi Menteri Perdagangan,
Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Dari 34 kementerian, 19 kementerian merupakan nomenklatur lama, enam
kementerian lama dengan nomenklatur baru, enam kementerian gabungan dari
sebelumnya, dan tiga kementerian baru.
4. Enam kementerian gabungan, seperti Kementerian Kedaulatan Pangan yang
merupakan gabungan dari pertanian, perkebunan dan perikanan; Kementerian
Pendidikan Tinggi dan Riset merupakan gabungan pecahan Direktorat Pendidikan
Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan
Teknologi; Kementerian Infrastruktur; Kementerian Maritim, dan Kementerian
Pendidikan Dasar.
5. Tiga kementerian baru, yakni Kementerian Agraria, Kementerian Kependudukan,
dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Kementerian Agraria merupakan pengubahan dari
Badan Pertanahan Negara, sedangkan Kementerian Kependudukan berasal dari Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
6. Tiga kementerian koordinator tetap dipertahankan seperti Kemenko Politik
Hukum dan Keamanan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Kesejahteraan Rakyat.
7. Posisi wakil menteri dihapus, kecuali Wakil Menteri Luar Negeri.
Deputi Tim Transisi Bidang Arsitektur Kabinet Andi Widjajanto mengatakan
komposisi yang memfasilitasi 16 dari partai politik merupakan wewenang
Jokowi-JK. Dia mengatakan Tim Transisi tak mengurusi pembagian ini dan hanya
mengusulkan kriteria menteri saja. "Konsekuensi logisnya, tentu akan bernegosiasi
dengan partai pengusung, tapi itu bukan urusan Tim Transisi lagi,"
ujarnya.