Hj Nina Soekarwo selaku Ketua TP PKK Prov Jatim memberikan sambutan pada acara Diseminasi Buku Pintar Keuangan Syariah dan Talkshow Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga secara Islami di JW Marriot Hotel Surabaya.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Provinsi Jawa Timur memiliki potensi besar dalam keuangan syariah, apalagi sebanyak 97,8 persen masyarakatnya beragama Islam. Untuk itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si mengajak kaum perempuan, terutama para ibu untuk ikut serta dalam mengembangkan keuangan syariah di Jatim.
“Mari bersama-sama kita menggunakan produk layanan keuangan syariah serta ikut mengedukasi dan memberikan pemahaman tentang keuangan syariah baik kepada keluarga dan lingkungan sekitar,” kata Bude Karwo, sapaan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jatim saat menghadiri acara Diseminasi Buku Pintar Keuangan Syariah dan Talkshow Cerdas Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jatim di Hotel JW Marriot Surabaya, Senin (17/12).
BACA JUGA:
- Launching SIMoLEK, Gubernur Khofifah Harap Dongkrak Literasi dan Inklusi Keuangan Pasar Tradisional
- OJK KR4 Beri Pembekalan 100 Debitur Agar Tetap Bisa 'Naik Kelas' di Masa Pandemi
- OJK, Pemerintah, dan BI Sinergi dalam Pemulihan Ekonomi
- Pantau Restrukturisasi Kredit UMKM, Ketua DPD RI Datangi OJK Jatim
Menurutnya, kaum perempuan dalam hal ini ibu-ibu memiliki peran dalam ikut mengatur keuangan keluarga. Melalui edukasi yang diberikan oleh para ibu, ia berharap tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah di Jatim dapat meningkat.
Disampaikannya, saat ini indeks literasi keuangan syariah di Provinsi Jatim sebesar 29,35 persen, tertinggi di Indonesia dan mengalahkan Provinsi Aceh yang sebesar 21,09 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat Jatim terhadap layanan keuangan syariah meningkat dan lebih baik dari provinsi lainnya. Namun, tingkat indeks inklusi keuangan syariah di Provinsi Jatim sebesar 12,21 persen, jauh lebih rendah dibandingkan Provinsi Aceh yang mencapai 41,45 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tingkat literasi dan pemahaman masyarakat Jatim terhadap produk keuangan syariah baik, namun sebagian besar belum menggunakan produk layanan keuangan syariah,” katanya.
Perkembangan kebijakan keuangan syariah di Jatim, lanjutnya, terlihat dengan adanya PT Bank Jatim Syariah sebagai perkembangan lebih lanjut dari usaha syariah menjadi bank umum syariah. Selain itu juga terdapat 10 bank umum syariah, 28 bank pembiayaan rakyat syariah, serta adanya koperasi pondok pesantren di 30 kab/kota.
“Saat ini kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dalam tuntunan agama sudah mulai bangkit. Termasuk kegiatan ekonomi di mana telah banyak lembaga keuangan ekonomi yang sudah menyediakan layanan keuangan syariah, jadi sepertinya soal fasilitas tidak menjadi kendala,” kata istri orang nomor satu di Jatim ini.
Ditambahkannya, Provinsi jatim juga memiliki koperasi wanita (kopwan) yang terdapat hampir di seluruh desa/kelurahan di Jatim. Kopwan ini sebagai salah satu wadah aktivitas ekonomi di tingkat desa dan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan ekonomi lokal dan mampu memberdayakan kaum perempuan.
