SURABAYA (BangsaOnline) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap akan membangun moda transportasi massal berupa trem meski tidak disetujui Kemenhub. Pemkot mengklaim proyek angkutan massal cepat (AMC), khususnya moda trem, telah memiliki studi kelayakan. Studi kelayakan ini sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya sejak setahun yang lalu.
Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, semua laporan hasil studi sudah disampaikan ke Kementrian Perhubungan (Kemenhub), Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Soal adanya kabar bahwa Kemenhub menolak proyek AMC lantaran tidak ada studi kelayakannya, Hendro enggan menjawab. Namun dia berharap agar, antara Pemkot Surabaya dengan Kemenhub perlu melakukan penyaman persepsi. Bisa jadi, karena tidak ada kesamaan pemahaman atas tentang proyek trem ini, Kemenhub salah persepsi. Sehingga Pemkot dianggap tidak memiliki studi kelayakan.
"Memang ada persyaratan yang belum lengkap dalam dokumen yang kami sampaikan ke Kemenhub. Kekurangan dokumen itu karena ada perubahan sistem pelaksanaan proyek," katanya.
Sebelumnya, kata dia, sistem yang akan digunakan dalam proyek ini adalah Public Private Partnership (PPP). Dalam perkembangannya konsepnya berbeda. Sistem pengadaan proyek AMC ini menggunakan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI). PT KAI siap mendanai sepenuhnya pembangunan trem yang membentang dari arah selatan ke utara Surabaya. Pemkot sendiri sudah berkoordinasi dengan PT KAI untuk melengkapi persyaratan tentang jalan yang akan dilalui trem.
"Sejauh ini masih membahas jalan trem nanti, apakah mengaktifkan kembali jalan milik PT KAI yang sudah ada atau membuat jalan baru. Yang jelas, pilihan akses yang akan dilalui meliputi Jalan Darmo, Diponegoro, Basuki Rahmat, Tugu Pahlawan dan seterusnya," terangnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kota Surabaya, Baktiono menuding Pemkot Surabaya tidak miliki studi kelayakan dalam proyek AMC ini. Hingga saat ini, pemkot juga tidak pernah melibatkan anggota dewan dalam pembahasan proyek senilai Rp2,2 triliun ini. Disamping itu, dia menilai, proyek pembangunan trem di Surabaya belum tentu bisa mengurai kemacetan. Pasalnya, jika memang jalur trem menggunakan badan jalan yang sudah ada, tentunya akan menambah kemacetan.
“Kalau ada studi kelayakannya, mana , saya mau lihat. Nggak ada itu. Lagipula, kalau nanti trem pakai jalan yang sudah ada, malah macetnya kendaraan ndak karu-karuan,” terangnya.
Politisi asal PDIP ini menjelaskan, saat ini warga banyak menggunakan kendaraan massal pribadi seperti sepeda motor dan mobil. Untuk itu, solusi kemacetan bisa terlaksana jika warga meninggalkan kedua moda kendaran itu. Tentunya, tawaran proyek pemerintah ini harus lebih menarik. Khususnya dari sisi tiket angkutan harus terjangkau. Kemudian, pemkot juga hendak membangun gedung parkir terpadu yang terintegrasi dengan proyek trem. Gedung ini dianggap tidak efektif karena tidak semua warga bersedia menggunakan fasilitas tersebut. Sehingga, keberadaan gedung parkir terpadu ini harus ada kajian yang mendalam. “Kalau mau membangun proyek, silahkan cari jalan yang lain. Jangan menggunakan jalan yang sudah. Nanti jalanan akan bertambah sesak,” katanya.
Anggota DPRD Kota Surabaya lainnya, Masduki Toha menambahkan, proyek angkutan AMC belum ada kejelasan. Hal itu disebabkan belum adanya koordinasi antara pemkot dengan DPRD. Sebenarnya dia tidak memprsoalkan proyek prestisius ini, karena sangat penting untuk mengurai kemacetan. Tapi, proses pembangunannya harus ada koordinasi dengan dewan yang dalam tugasnya mengontrol kinerja pemkot.
”Koordinasi dengan dewan itu agar ada solusi, khususnya bagaimana mengatasi agar tidak ada kemacetan ketika proyek itu berlangsung. Jangan sampai, ketika proyek berlangsung dan selesai, kemacetan justru bertambah parah,” paparnya.