JAKARTA(BangsaOnline) Setelah menghapus pemilihan langsung
oleh rakyat, Koalisi Merah Putih menggulirkan wacana mengembalikan pemilihan
presiden ke Majelis Permusyawaratan Rakyat. Wakil Sekretaris Jenderal Partai
Amanat Nasional Herman Kadir beralasan pemilihan presiden secara langsung oleh
rakyat memecah belah masyarakat.
“Kalau pilpres langsung menimbulkan konflik, saya pikir harus dicabut,” ujar
Herman saat dihubungi, Minggu, 28 September 2014.
Herman pernah mengatakan pemilihan langsung merupakan produk Barat. Menurut
dia, demokrasi di Indonesia diwakilkan kepada parlemen. ”Kalau perlu, presiden
dipilih kembali lewat MPR,” ujar anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan
Rakyat itu pada 12 September lalu.
Di DPR, dia juga pernah mengusulkan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 soal
pemilihan presiden agar kembali lewat MPR. “Saya salah satu yang paling keras
mengusulkan, tapi tidak disepakati,” katanya. Waktu itu, kata Herman, anggota
DPR yang lain menolak karena usulan tersebut bisa menjadi blunder. “Nanti kita ribet,” ujar
Herman, menirukan koleganya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat, Hayono Isman, menilai peluang presiden kembali
dipilih oleh MPR terbuka lebar. “Kalau Koalisi Merah Putih bisa menguasai DPRD
dan kepala daerah, menguasai MPR pun bisa. Maka, melakukan amendemen mudah
sekali,” kata Hayono, Sabtu lalu.
Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ikrar Nusa Bakti,
mengatakan analisis Hayono masuk akal. Ditambah Demokrat, koalisi partai
pengusung Prabowo sekurang-kurangnya memiliki 352 suara di MPR—lebih dari
separuh kursi dengan total 592. “Bukan mustahil pemilu presiden nanti mekanismenya
diubah, karena Prabowo tahu persis, pemilihan umum langsung oleh rakyat, dia
sulit terpilih,” kata Ikrar.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakri memastikan Koalisi Merah Putih—yang
terdiri atas Golkar, Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat
Nasional, dan Partai Keadilan Sejahtera—dibentuk bukan sekadar untuk mengusung
Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden lalu. Salah satunya,
kata Aburizal, Koalisi ingin menjadi penyeimbang pemerintahan.
Baca Juga: Melalui Program Jimat, Anggota Polres Ngawi Lakukan Patroli dan Bagikan Makan Gratis
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News