Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo membuka Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Mardiasmo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangungan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, Selasa (9/4).
Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Lantai 4 Grand City Convex Surabaya itu mengambil tema ”Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul dan berakhlak dengan tata kelola Pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong”. Serta RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 mengambil tema “Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Jawa Timur untuk pertumbuhan berkualitas dan berdaya saing”.
Baca Juga: Raih Penghargaan Kota Informatif, Pemkot Pasuruan Buktikan Komitmen Wujudkan Kota Terbuka
Hadir dalam kegiatan ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah dan Wakil Gubernur Emil Dardak.
Acara itu juga dihadiri Kepala Daerah se-Jawa Timur, termasuk Wakil Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, S.T. Ia hadir didampingi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Pasuruan Drs.H. Adri Djoko Srijono, M.Si.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Pemkot Pasuruan Gelar Upacara
(Wawali Pasuruan Raharto Teno Prasetyo -tiga dari kiri- saat menghadiri Musrenbang RPJMD Jatim)
Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menyampaikan tujuan penyelenggaraan Musrenbang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
Menurutnya, aspek kemiskinan, kesehatan, pendidikan, serta pendapatan sangat penting untuk mendapat perhatian serius. Karena persoalan tersebut dinilai sangat berpengaruh terhadap angka IPM Provinsi Jatim, sehingga diharapkan untuk terus mendorong agar angka IPM Jatim di atas rata-rata nasional seperti pertumbuhan ekonomi Jatim di tingkat nasional. Serta diharapkan juga dalam lima tahun yang akan datang IPM Provinsi Jawa Timur dapat mengungguli provinsi tetangga dan di atas rata-rata nasional.
Baca Juga: Kota Pasuruan Perkuat Komitmen Antikorupsi lewat Sosialisasi dan Pakta Integritas DPRD
Dala kesempatan itu juga dibahas beberapa isu strategis RPJMD yang bersifat sektoral, di antaranya adalah kemiskinan pedesaan yang masih tinggi, persoalan stunting, dan kesadaran nutrisi serta jangkauan prasarana dasar seperti sanitasi yang masih rendah, kendalam daya saing UMKM, serta akses pasar. Sedangkan isu strategis RPJMD Jatim yang bersifat kewilayahan, di antaranya masalah pencemaran sungai dan lingkungan termasuk limbah B3 terutama di kawasan industri, kawasan perkotaan strategis yang terkendala isu kemacetan, serta adanya daerah-daerah yang belum terjangkau.
"Penyusunan RPJMD ini menjadi sebuah momen untuk membangun sebuah kesepahaman yang mendalam akan realita tantangan pembangunan kita dan pergerakan yang seharusnya kita lakukan," ujar Khofifah.
Sementara Mardiasmo mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang ingin melompat dan memberikan akselerasi terhadap prioritas Jatim untuk mengurangi bahkan menghilangkan ketimpangan.
Baca Juga: Pemkot Pasuruan Meriahkan Hari Ikan Nasional dengan Lomba Masak dan Senam Gemarikan
"Sebab, ketimpangan adalah musuh bersama. Meskipun demikian, di Jatim dengan segala sumber yang ada dengan kabupaten/kota yang banyak dan beragam tetapi masih belum bisa maju dan full speed. Untuk itu, 38 kabupaten/kota di Jatim harus bisa bersinergi satu sama lain," tuturnya.
"Karena engine atau mesin pembangunan yakni pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor perekonomian antara lain sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier harus saling bersinergi untuk menghasilkan perekonomian yang optimal," lanjutnya.
Turut hadir dalam acara ini, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Perwakilan Komisi II dan Komisi XI DPR RI, narasumber dari Kementerian Perdagangan RI, Staf Ahli BPN/Bappenas RI, Deputi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI, Koordinator Wilayah 6, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Jajaran Forkompimda Provinsi Jawa Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Perwakilan KPK RI, Rektor, Organisasi Masyarakat, dan Lembaga Vertikal. (ard)
Baca Juga: Diskominfotik Kota Pasuruan Gandeng USAID IUWASH Tangguh Sosialisasikan E-Sambat dan SP4N Lapor
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
