Jokowi dan JK dianggap malas dan tak kreatif dalam menyelesaikan urusan bangsa. foto: tempo.co.id
Ekonom senior Rizal Ramli menilai, langkah Presiden Jokowi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) justru ketika harga minyak mentah dunia cenderung turunmenunjukkan pemerintah yang malas dan tak kreatif. Karena itu, selalu saja rakyat yang kemudian dikorbankan.
Pernyataan Rizal Ramli tersebut dikemukakannya kepada wartawan usai bertemu Ketua MPR, Zulkifli Hassan di Jakarta, Selasa (18/11/2014).
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
“Selamat kepada Jokowi yang menaikkan harga BBM justru ketika tren harga minyak mentah dunia sedang turun. Sungguh, apa yang dilakukan Jokowi belum pernah dilakukan pemerintah sebelumnya,” kata Rizal. Seperti diketahui, harga minyak mentah dunia, dalam beberapa bulan terakhir terus turun. Di bursa New York Marcantile Exchange (NYMEX), harga minyak hari ini diperdagangkan pada kisaran US$74,98/barel.
Dengan kecenderungan yang terus turun, Malaysia justru tengah bersiap-siap menurunkan BBM di dalam negerinya. Sebelumnya, sejumlah Negara sudah menurunkan harga jual BBM-nya. Tiongkok bahkan dalam tujuh tahun terakhir sudah tujuh kali menurunkan harga BBM di dalam negerinya. Yang terakhir dilakukan pada 1 November 2014.
Ucapan selamat Rizal kepada Jokowi itu terkait tak pernahnya pemerintah menjelaskan berapa sebenarnya biaya pokok produksi BBM di dalam negeri. Selama ini rakyat selalu dijejali ‘dogma’ bahwa telah terjadi subsidi harga BBM di dalam negeri yang sangat membebani APBN.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
“Dalam soal BBM pemerintah kita, dari rezim ke rezim, selalu saja sibuk dengan urusan hilir, yaitu harga. Begitu ada tekanan terhadap APBN, langkah yang diambil selalu menaikkan harga BBM. Ini langkah pemerintah yang malas dan tidak kreatif. Akibatnya rakyat yang selalu menjadi korban,” kata menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu.
Menurut dia, soal BBM yang paling mendasar justru di sisi hulu. Pemerintah seharusnya memberantas mafia migas yang telah banyak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Soal BBM juga terkait dengan cost recovery yang telah naik hingga 200% dengan lifting yang justru turun sampai 40%.
Masih soal hulu BBM, Menkeu era Gus Dur yang dikenal gigih memperjuangkan ekonomi konstitusi ini berkali-kali menyarankan pentingnya pemerintah membangun kilang minyak (refinery) 3x200.000 barel. Dengan adanya kilang, pemerintah bisa menghemat biaya pengadaan BBM hingga 50% dari sekarang.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
“Kesimpulan saya pemerintahan Jokowi hanya tidak ada bedanya dengan rezim sebelumnya. Lebih ironis lagi, besarnya kenaikan yang Rp2.000/liter itu persis dengan desakan Bank Dunia. Ini mengkonfirmasi, siapa sesungguhnya yang men-drive kebijakan ekonomi di negeri ini. Jargon berpihak kepada rakyat yang digembar-gemborkan Jokowi, ternyata palsu belaka,” tukasnya.
Pada kesempatan itu Zulkifli mengatakan, sependapat dengan Rizal Ramli. Dia mengatakan kenaikan harga BBM kali ini timing-nya tidak pas. Pasalnya, kenaikan justru diberlakukan saat harga minyak dunia cenderung turun.
“Saya juga persoalkan kenaikan sebesar Rp2.000 itu. Hitung-hitungannya dari mana? Apa tidak terlalu besar. Tapi saya ingin tegaskan, kenaikan harga BBM sama sekali bukan domain MPR. Hal itu sepenuhnya daerah pemerintah,” kata Zulkifli.
Baca Juga: Di Banyuwangi, Khofifah Ucapkan Selamat untuk Prabowo dan Gibran
Sehubungan dengan itu, lanjut dia, MPR akan memanggil pemerintah untuk dimintai penjelasannya seputar kenaikan harga BBM. Mantan Menteri Kehutanan pada era SBY itu berharap rapat konsultasi dengan pemerintah bisa diselenggarakan secepatnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
