Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa menghadiri paripurna DPRD Jatim. foto: ist
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan 35 persen Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor Pendidikan dan Kesehatan. Besarnya alokasi di kedua sektor tersebut guna mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Daya Saing Jawa Timur.
"Semakin baik kemampuan sumber daya manusia (SDM) di Jatim, akan berimplikasi pada peningkatan daya saing nasional dan global yang secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, baik di Jatim maupun Indonesia secara umum," ungkap Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai menyampaikan Nota Keuangan Rencana APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020 di hadapan sidang paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur, Jumat (25/10).
BACA JUGA:
- Raih SPM Awards 2024, Adhy Karyono: Jadi Motivasi dan Cambuk bagi Pemprov Jatim
- Hadiri Rakornas PB 2024, Adhy Karyono: Indeks Risiko Bencana di Jawa Timur Terus Turun
- Maksimalkan Pelayanan, Pj Gubernur Jatim Resmikan Layanan Hematologi Onkologi Anak RSUD dr Soetomo
- Buka LKS SMK XXXIII Jatim 2024, Adhy Karyono Optimis Jadi Modal Strategis Pertahankan Juara
"Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pemerintah pusat, fokusnya adalah peningkatan kualitas SDM, sejalan dengan itu RKPD provinsi Jatim juga mendorong peningkatan kualitas SDM untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing," tambah dia.
Dalam RAPBD Provinsi Jatim Tahun 2020, lanjut Khofifah, sektor pendidikan mendapat kucuran anggaran sejumlah Rp 7,18 triliun, sedangkan sektor kesehatan senilai Rp 4,38 Triliun. Sementara total RAPBD Provinsi Jatim mencapai Rp 33,7 triliun.
Khofifah mengatakan, dengan jumlah anggaran tersebut diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah di Jawa Timur yang tidak dapat mengakses pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan modal utama bagi Jawa Timur dalam menghadapi bonus demografi yabg kebetulan Jatim lebih awal mendapatkan bonus demografi dimaksud.
"Indonesia dan Jawa Timur khususnya membutuhkan SDM yang kompetitif jika ingin Maju dan Unggul. Tidak ada artinya Sumber Daya Alam melimpah kalau tidak didukung SDM yang bagus dan mumpuni. Jawa Timur harus ikut ambil bagian dan peran dalam mempersiapkan itu," tuturnya.
Masih di sektor pendidikan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 25 miliar untuk 20 SMK guna melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) yang diarahkan untuk pelaksanaan program Jatim Cerdas.
Prioritas utamanya untuk Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) di SMA, SMK dan PK-PLK, serta untuk peningkatan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap, dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan.
Adapun di sektor kesehatan, papar Khofifah, besaran anggaran senilai Rp 4,38 triliun akan dialokasikan guna menyukseskan program Jatim Sehat yakni Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Penyediaan Pelayanan Kesehatan Gratis dan Berkualitas.
Anggaran juga dialokasikan untuk pelaksanaan Program Desa Sehat, Pelayanan kesehatan bergerak di kepulauan, serta Kunjungan dokter spesialis/dokter residence senior ke daerah kepulauan dan koridor Madura, UPT dan Rumah Sakit Khusus sebesar Rp 571 miliar.
