​Said Abdullah Desak BPWS Dibubarkan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH. Said Abdullah mendesak Badan Pengelola Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dibubarkan. Menurutnya, sejak didirikan 8 tahun lalu hingga hari ini tidak ada dampak signifikan yang dirasakan oleh masyarakat Madura terhadap keberadaan BPWS.

Anggota parlemen asal daerah pemilihan (Dapil) Madura ini menilai BPWS tidak fokus, karena itu kinerjanya tidak maksimal. Indikasi itu bisa dilihat dari anggaran BPWS yang selalu berstatus SILPA (sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaaan), setiap tahunnya.

"BPWS ini ibarat orang sakit salah minum obat. Jadi tidak menjadi baik dan sakit terus. Ini karena mereka tidak fokus, buktinya tiap tahun selalu silpa," sindir politikus senior PDI Perjuangan asal Sumenep itu, saat ditemui di Gedung Negara Grahadi, Senin (9/12).

Said mengungkapkan tahun 2020 pemerintah kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp 290 miliar untuk BPWS. Ia pun yakin akan kembali terjadi silpa. Karena itu ia minta pemerintah lebih baik membubarkan saja BPWS karena tidak membawa perubahan positif bagi pembangunan di Madura.

Ketua Bidang Perekonomian DPP PDI Perjuangan ini menilai lebih tepat pemerintah pusat menetapkan Madura sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dengan begitu ekonomi akan tumbuh pesat dan pembangunan terintegrasi di pulau garam tersebut. Karena itu, pihaknya akan membicarakan hal ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saya kira KEK lebih pas untuk Madura dari pada BPWS. Saya akan bicarakan hal ini kepada Pak Airlangga Hartarto," tegas Said.

Said Abdullah datang ke Jawa Timur bersama rombongan Banggar DPR RI asal Dapil Jatim. Di antaranya Edhie Baskoro Yudhoyono (Wakil Ketua), Soeprayitno, Sigit Sosiantomo, Annisah Sjakur (anggota). Mereka diterima Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak mewakil Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa yang sedang kunker di Jakarta.

Kedatangan rombongan Banggar itu dalam rangka kunker sekaligus sosialisasi dana transfer pusat untuk daerah tahun anggaran 2020. Diantaranya Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari cukai rokok dan semberdaya alam, seperti tambang dan migas. Banggar juga mensosialisasikan Dana Desa yang dialokasikan untuk desa-desa di Jawa Timur. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News