Raih Dua Penghargaan di IMWA 2019, Jatim Provinsi Terbaik dalam Layanan dan Perlindungan PMI

Raih Dua Penghargaan di IMWA 2019, Jatim Provinsi Terbaik dalam Layanan dan Perlindungan PMI Penganugerahan Indonesian Migrant Workers Award (IMWA) yang diselenggarakan Kemnaker RI di Divisi Infanteri II Kostrad, Malang, Jawa Timur. foto: istimewa

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih penghargaan. Bahkan kali ini berhasil memperoleh dua penghargaan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Penganugerahan tersebut diserahkan bersamaan dengan acara Happy Migrant Day.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengucapkan terima kasih pada Kementerian Ketenagakerjaan RI. Penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi Jawa Timur untuk terus meningkatkan kualitas layanan pada tenaga kerja migran.

Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN

"Ini menjadi motivasi kami untuk terus meningkatkan kualitas melalui inovasi-inovasi layanan pada pekerja migran. Kami sadar masyarakat sekarang ingin dilayani serba mudah, cepat, dan efisien. Maka pemprov Jatim berusaha untuk memberikan layanan terbaik bagi calon pekerja migran beserta keluargannya, selain harus dilayani secara profesional juga harus dilayani dengan sikap empati," kata Khofifah Indar Parawansa di Surabaya, Jumat (20/12/2019)

Dalam acara Happy Migrant Day tersebut dilakukan penyerahan Indonesian Migrant Workers Award (IMWA) yang diselenggarakan Kemnaker RI di Divisi Infanteri II Kostrad, Malang, Jawa Timur, Rabu (18/12/2019). 

Provinsi Jatim meraih dua penghargaan sekaligus, yaitu untuk kategori LTSA PMI (Layanan Terpadu Satu Atap Pekerja Migran Indonesia) Terbaik Nasional dan Provinsi Terbaik dalam Pelayanan Penempatan dan Perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia.

Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud

Prestasi ini sekaligus membuktikan kualitas layanan yang diberikan pada pekerja migran Jawa Timur.

Indikator penilaian dari penghargaan itu adalah adanya komitmen kuat untuk memberikan pelayanan sebelum, selama dan purna kerja.

Kemnaker juga menilai Jatim memiliki upaya pengembangan inovasi layanan publik terutama bagi PMI Jatim, tingkat kepuasan pelanggan dan adanya penghargaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diberikan Kemenpan&RB yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia.

Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah

Keberadaan LTSA PMI, layanan Inovasi simPADU-PMI, Layanan Mobil Keliling, Pemberdayaan Vokasi bagi PMI purna beserta keluargannya, Keberadaan Counter HelpDesk Kepulangan PMI di bandara Juanda dan Satgas Penanganan PMI non prosedural adalah desk-desk layanan publik yang menggambarkan komitmen kuat sebagai Provinsi Terbaik dalam layanan penempatan dan perlindungan PMI.

Menteri Ketenagakerjaan RI Ida Fauziyah berharap penghargaan IMWA 2019 dapat memicu semua pihak untuk memberikan yang lebih baik lagi, terutama untuk pekerja migran.

Secara keseluruhan kebijakan dalam melakukan pelayanan pekerja migran dan keluargannya dimulai dari sebelum berangkat. Yaitu melalui layanan akses informasi berupa bursa kerja dan konsultasi.

Baca Juga: Luncurkan 3 Layanan, Pj Gubernur Jatim Optimistis Makin Banyak Produk UKM Tembus Pasar Dunia

Melalui layanan LTSA, calon PMI dilindungi dari aspek administrasi kependudukan dan layanan dokumen keimigrasian yang mudah, cepat dan transparan. Selama bekerja, penanganan PMI dilakukan dengan bersinergi dan berkolabolasi bersana Kemnaker, BNP2TKI dan KBRI di negara penempatan.

Begitu pula, melalui ICON Program Shelter Perlindungan dan Pemberdayaan, setelah purna kerja PMI Jatim dilayani melalui desk counter kepulangan di bandara Juanda. Hal ini dilakukan guna memastikan kepulangan PMI selamat sampai daerah asal.

"Program pemberdayaan melalui vokasi bagi PMI Purna beserta keluarga menjadi hal strategis yang kami lakukan untuk membantu re-integrasi sosial-ekonomi dengan tujuan agar uang hasil bekerja dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang berdampak ekonomi daerah bisa bergerak," kata mantan Menteri Sosial dan Menteri Pemberdayaan Perempuan itu.

Baca Juga: Pembahasan Raperda APBD TA 2025 di DPRD Provinsi, Pj Gubernur Jatim: Siap Akselarsi Peningkatan PAD

Untuk menjalankan komitmen Perlindungan dan Pemberdayaan, Pemrov Jatim sangat terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak, baik pusat, kabupaten kota, swasta, NGO dan stakeholder lainnya.

Maka tidak salah jika Jatim dipilih pemerintah pusat dan Kemenaker sebagai provinsi terbaik dalam pelayanan penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Warga Kota Pasuruan Berebut Minyak Goreng Curah Saat Gubernur Jatim Pantau Operasi Pasar':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO