Inilah Beberapa Rencana Menteri Susi Yang Gagal dan Berantakan

BangsaOnline.com - Aksi Menteri kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam kebijakan penenggelaman kapal asing yang masuk tanpa izin ke perairan Indonesia menuai pujian. Bahkan, Wakil Ketua Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hanafi Rais menyarankan agar Susi melaporkan penenggelaman itu ke forum dunia.

Susi, kata Hanafi, harus membuka nama negara, perusahaan, dan para pencuri ikan tersebut. "Susi harus bicara ke forum ASEAN atau FAO (Food and Agriculture Organization) agar tindak penenggelaman kapal itu mendapatkan legitimasi internasional," katanya kepada Tempo,Ahad, 21 Desember 2014.

Pujian pun datang dari publik. Menurut Lembaga survei Cyrus Network, Ahad, 21 Desember 2014, hasil sigi dua bulan pemerintahan Presiden Joko Widodo menyebutkan Menteri Susi meraih perhatian tertinggi karena kinerja yang menjanjikan di antara 34 menteri. Susi merebut hampir 30 persen suara dari 1.220 responden yang disurvei.

Di balik pujian itu, ternyata tak semua rencana aksi Menteri Susi bisa berjalan mulus. Berikut ini sejumlah aksi Menteri Susi yang gagal dan cenderung berantakan.

1. Ide Keluar dari G-20
Belum segenap menjabat menteri, Susi sudah melontarkan ide kontroversial. Ia mengusulkan Indonesia keluar dari kelompok negara perekonomian terbesar atau G-20. Susi tak main-main dengan usulan ini. Susi mengaku telah menyurati Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto dan Presiden Jokowi mengenai usulan itu.

Susi mengatakan Indonesia seharusnya keluar dari organisasi G20 karena Indonesia selalu menuai kerugian, terutama di sektor perikanan. Menurut Susi, impor hasil perikanan dan kelautan Indonesia dibebani tarif 14 persen. "Gara-gara G20 kita tidak mendapat fasilitas 0 persen," kata Susi, Rabu 12 Nobember 2014.

Susi mencontohkan, ekspor ikan tuna Indonesia mencapai US$700 juta. Karena dikenai tarif impor, Indonesia kehilangan pendapatan US$105 juta. Begitu juga dengan komoditas udang. Indonesia kehilangan US$150 juta dari total ekspor US$ 1,5 miliar.

Dua hari berselang, ide Susi langsung dimentahkan Jokowi. Ia menilai G-20 bukan organisasi yang mengikat. Karena itu, masalah tarif atau bea masuk yang sering menyulitkan Indonesia dinilai sama sekali tidak dipengaruhi oleh keanggotaan Indonesia dalam G-20. "Saya ikut juga belum, mau disuruh keluar," katanya.

2. Janji 15 Desember
Dengan bantuan TNI AL, Menteri Susi menenggelamkan kapal asing yang masuk secara ilegal ke perairan Indonesia. Pada 5 Desember 2014, Susi menenggelamkan tiga kapal Vietnam di Kepulauan Natuna, Riau. Kapal-kapal kosong itu dimuati bahan peledak lebih dahulu, dan dua kapal AL menembaknya kemudian dari kejauhan.

Menteri Susi berjanji akan menenggelamkan kapal-kapal lainnya. Bahkan, dia menargetkan penenggelaman selanjutnya bakal terjadi di perairan dekat Pontianak dan Laut Aru. "Mungkin Tanggal 14-15 Desember 2014. Perinciannya belum jelas kapal mana saja, mungkin lebih dari tiga kapal. Supaya mereka jera," ucapnya.

Namun, hingga pada hari-hari yang dijanjikan itu, yakni Senin, 15 Desember 2014, tidak ada kabar ataupun informasi soal penenggelaman kapal seperti janji Menteri Susi.

3. Gagap dengan Kapal Cina
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan pihaknya berhasil menangkap 22 kapal asing milik Cina di Laut Arafura, Papua pada 7 Desember 2014 pukul 15.00 Waktu Indonesia Timur. Keberadaan kapal itu teridentifikasi melalui perangkat sistem identifikasi otomatis atau Automatic Identification System milik Kementerian Kelautan.

Menurut Susi, seluruh kapal milik Cina yang berbobot mati di atas 300 ton itu tertangkap basah saat mencuri ikan di Laut Arafura. Bukannya bersikap tegas seperti terhadap kapal-kapal ikan milik Vietnam, Susi memilih bernegosiasi dengan pemerintah Cina dengan memberi nota resmi membahas aksi kapal milik negara itu yang nota bene tertangkap basah mencuri ikan di Laut Indonesia.

"Kita ingin bahas ini dari hati ke hati dengan Duta Besar Cina untuk mencapai komitmen bersama terkait praktik illegal fishing, soalnya praktik ini tidak ramah lingkungan," kata Susi di kanotrnya, Senin, 8 Desember 2014.

Sikap Menteri Susi yang ragu-ragu terhadap kapal Cina mendapat sindiran dari Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR Ahmad Hanafi Rais. Hanafi menilai Menteri Kelautan dan Perikanan itu masih tebang pilih dalam menindak kapal asing. "Susi sudah gagah dengan menenggelamkan kapal Vietnam tapi gagap ketika berhadapan dengan Cina dan Jepang," ujar Hanafi, Ahad, 21 Desember 2014.

4. Terdeteksi, tapi Tak Tertangkap
Menteri Susi meminta Presiden Jokowi mendeteksi 13 kapal ikan ilegal asal Cina dan Taiwan yang terdeteksi oleh satelit Automatic Identification System (AIS) di perairan Indonesia pada Kamis, 18 Desember 2014. "Kami minta kepada Pak Jokowi untuk memerintahkan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk menangkap kapal tersebut," kata Susi di kantornya, Kamis, 18 Desember 2014.

Kapal itu diperkirakan berbobot mati di atas 300 ton. Sebab, kata Susi, satelit AIS tidak bisa menangkap sinyal di bawah bobot tersebut. Ada empat kapal berbendera Taiwan yang terlacak, antara lain Goang Shing Lih NO 6 dan Shin Jyi Chyuu NO 36. Sedangkan, untuk kapal Cina yang terdeteksi di antaranya Zhen Yuan Yu 805, Zhen Yuan Yu 817, dan Zhen Yuan Yu 808.

Permintaan Susi untuk menangkap kapal-kapal tersebut tidak direspons oleh TNI AL. Pernyataan Susi ini dibantah Kepala Divisi Penerangan TNI AL, Laksamana Pertama Manahan Simorangkir. Ia menyatakan pihaknya tidak bergerak menangkap 13 kapal asing yang terdeteksi Kementerian Kelautan karena Menteri Susi Pudjiastuti belum meminta institusinya untuk melakukan penangkapan.

"Saya baru tahu ada 13 kapal asing yang ditemukan Kementerian kelautan. Bu Susi belum menyampaikan baik lisan maupun tulisan," ujar Manahan saat dihubungi Tempo, Jumat malam, 19 Desember 2014. Seharusnya, kata dia, Susi tidak hanya mengatakan di media massa terkait dengan temuannya tersebut.