JEMBER (BangsaOnline) – Pembangunan di era kepemimpinan Bupati Jember MZA Djalal-Kusen Andalas jilid 2 dirasa tidak berpihak kepada pembangunan manusia. Djalal dianggap menggarap pembangunan insfrastruktur saja. Hal ini berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Politika Research Center (PRC) Elevoting the Democracy Jember kemarin.
Riset ini menurut Rio, Direktur PRC, bertujuan untuk memotret pembangunan Jember, baik keberhasilan dan kekurangannya. Dirinya mengatakan sejak awal riset ini merupakan riset independen yang tidak mendapatkan sponsor darimanapun.
“Bahkan karena kendala, penggarapan survey pun sempat
tersendat,” tutur Rio.
Sementara itu, Miftahul Munir, Direktur Riset
PRC menuturkan hasil riset menunjukkan sejumlah fakta menarik di
masyarakat. Salah satunya sebanyak 37,5 persen responden kurang puas dengan kinerja Djalal Kusen jilid 2 ini.
“Sementara 31,3 persen menyatakan
puas dengan kinerja bupati,” jelas Munir.
Sementara yang tidak puas sama sekali bahkan 16,7 persen dengan kinerja Pemkab Jember. Dirinya menyatakan jika ada tiga pencapaian yang dianggap tidak optimal. Yang tertinggi dianggap tidak optimal yakni pendidikan (29,2 persen). Salah satu indikatornya masih tingginya angka buta huruf di jember. Sementara Kesehatan (22,9) juga dianggap tidak optimal.
“Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan masih rendah,” jelas Munir.
Selain itu juga masalah pelayanan publik (10,4) yang buruk karena belum adanya pelayanan satu pintu, terkesan berbelit dan tidak ada SOP pelayanan publik. Sementara untuk sektor yang optimal ada pembangunan infrastruktur dengan 39,6 persen. Hal ini menurut peneliti karena banyaknya perbaikan infrastruktur di Jember.
Pembangunan ekonomi (16,7) pun dianggap bagus, termasuk dalam hal pertanian dan perkebunan (10,4). Sementara itu, Direktur Radar Jember Abdul Choliq Baya mengatakan survey ini memang bagus untuk evaluasi pembangunan di Jember.
“Namun parameter baik buruknya masih abstrak. Hanya berdasarkan rasa kondisi sekarang,” tutur Choliq.
Dirinya mengatakan, selain yang diungkapkan tadi, Jember masih punya PR besar.
“Yakni kondisi lingkungan yang parah,” jelas Choliq.
Pasalnya, hingga sekarang Jember masih belum memiliki Rencana Tata Ruang dan Wilayah, sehingga belum ada blueprint daerah. Dimana belum ada penataan pasti antara industri dan pemukiman. Sehingga pemerintah sulit untuk mengupayakan insfrastruktur bisa tertata rapi. Selain itu, meskipun bandara sudah ada, namun akses sulit juga masih menjadi kendala.
“Pelayanan juga sering dipingpong,” jelas Choliq. Dirinya juga mengkritik ketegasan aparat yang rendah dalam penegakan perda di Jember, contohnya terkait dengan PKL. Sementara itu, Miftahul Ulum, Anggota DPRD Jawa Timur yang juga menjadi pembahas juga mengakui kebenaran hasil survey. Dimana dari sisi pertumbuhan ekonomi Jember cukup tinggi yakni 7,35 persen diatas Jatim yang hanya 7,27 persen. Hal ini tentu patut untuk diapresiasi.
Namun sayang pembangunan ini tidak dibarengi dengan pembangunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sangat rendah.
“IPM Jember setara dengan Bondowoso dan Situbondo, bahkan dibawah Lumajang,” jelas Ulum.
Dirinya mengatakan mungkin ada yang salah dengan kebijakan pembangunan di Jember. Bahkan, Ulum mengatakan bisa saja ekonomi Jember ini meningkat secara liar, tanpa dimanaje dengan baik. Meskipun pembangunan meningkat, namun terkesan tidak tertata dengan baik.
Suseno, akademisi kemarin juga mengkritisi terkait dengan masalah
penelitian yang lebih mengambil sampel tokoh dibandingkan dengan
masyarakat.
“Ini bisa menimbulkan bias,” jelas Suseno.
Pasalnya, jika tokoh tentu yang dirasakan berbeda dengan masyarakat biasa. Jika tokoh bisa jadi melihat pembangunan hanya di pinggir jalan saja dan terlihat rumah-rumah bagus. Padahal, di belakang rumah bagus itu banyak juga masyarakat yang tertinggal. Selain itu, juga ada sejumlah konsistensi penelitan yang tidak pas.
Sementara riset ini juga melakukan penelitian tentang kepercayaan masyarakat kepada DPRD dan partai politik. Hasilnya, 50 persen masyarakat kurang puas dengan kinerja legislatif dan 39,6 persen menganggap jika peran partai dalam politik lokal kurang baik.