​Anik Maslachah: Pelaksanaan New Normal di Pesantren Butuh Intervensi Pemprov

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Penerapan tatanan baru atau new normal sudah di depan mata. Hal itu juga berlaku di lingkungan pondok pesantren. Di Jawa Timur ada sekitar satu juta santri yang mondok di pesantren.

Kondisi itu menjadi perhatian pimpinan DPRD Jatim, Anik Maslachah. Politisi PKB ini menilai penerapan new normal menjadi sesuatu yang tak terelakan. Karena itu perlu ada intervensi pemprov dalam penerapan new normal di pesantren.

"Tetap perlu ada intervensi dari pemprov untuk penerapan new normal di pesantren. Tidak bisa pengelola pesantren dilepas begitu saja. Namun soal teknisnya pemprov bisa berkoordinasi dengan pengelola pesantren," tutur Wakil Ketua DPRD Jatim itu, Senin (8/6/2020).

Anik mengungkapkan, intervensi yang harus dilakukan oleh pemprov di antaranya intervensi edukasi kepada pengelola pesantren. Pemprov harus memberikan edukasi tentang protokol kesehatan Covid-19, yakni standar kesehatan dalam pencegahan Covid-19 di lingkungan pondok pesantren.

Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini mencontohkan, pemprov bisa mempersiapkan kader pelopor atau satgas untuk mengontrol pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 berjalan di lingkungan pesantren. Tentu satgas ini harus mendapat bekal edukasi dari Gugus Tugas Covid-19 atau pihak terkait.

"Di Inggris itu, siswa harus mengenakan masker dan cuci tangan sebelum masuk lingkungan sekolah. Selain itu, siswa wajib cuci tangan dengan hand sanitizer setiap satu jam. Untuk memastikan hal itu berjalan tentu harus ada satgas yang sudah teredukasi," imbuh alumni Unesa Surabaya tersebut.

Anik menambahkan, intervensi lain yang perlu dilakukan oleh pemprov dalam hal pemenuhan kebutuhan alat pelindung diri (APD). Serta suplemen kesehatan atau vitamin untuk menambah imunitas santri mau pun pengajar.

Politisi asli Sidoarjo ini juga mengatakan perlu ada intervensi pemprov dalam pemenuhan fasilitas kesehatan seperti wastafel atau cairan disinfektan dan hand sanitizer. Tanpa intervensi pemprov tak mudah bagi pengelola melakukan pengadaan secara cepat.

"Intervensi yang tak kalah penting adalah dalam pemeriksaan cepat atau rapid test. Tadi sudah saya sampaikan langsung kepada Gubernur agar Pemprov memfasilitasi rapid test santri yang berasal dari zona merah," pungkas Anik. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News