Kusnadi, S.H., M.H., Ketua DPRD Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi angkat bicara soal wacana Komisi C melakukan interpelasi kepada gubernur terkait Bank Jatim. Menurutnya, hal itu adalah hak konstitusi legislatif yang harus dihormati.
Ia mengaku tidak melarang. Namun harus tetap mengikuti mekanisme yang ada. "Kami tidak bisa melarang munculnya usulan menggunakan hak interpelasi," ujar Kusnadi, Selasa (14/7/2020).
BACA JUGA:
- Ketua KNPI Sampang Duduki Kursi DPRD Jatim
- Di Sidang Paripurna Raperda RUED, Pj Gubernur Jatim Sebut Potensi EBT Capai 188.410 MW
- Sampaikan LKPJ 2023, Adhy Karyono: Kinerja Pemprov Jatim Naik 0,07 Persen Mencapai 97,77
- Pj Gubernur Jatim Beberkan Potensi Energi saat Sampaikan Nota Penjelasan Usulan Raperda RUED
Kusnadi melanjutkan, interpelasi adalah hak individu anggota DPRD Jawa Timur yang diusulkan oleh fraksi. Tetapi untuk bisa dilaksanakan harus minimal mendapat dukungan 15 orang anggota lainnya dan dari dua fraksi.
Pun demikian, menurut Kusnadi, interpelasi tidak bisa dilakukan oleh komisi. Melainkan harus institusi yang mengeluarkannya, dalam hal ini adalah DPRD Jawa Timur.
"Interpelasi bukan ranah Komisi C secara instutusi. Interpelasi hak anggota. Anggota Komisi C, tidak nama institusi komisi bisa melakukan. Tapi nanti dikembalikan ke fraksi yang akan mengusulkan ke Paripurna. Nanti paripurna yang menentukan lanjut tidaknya interpelasi," terangnya.
Kusnadi menyarankan, sebelum memakai hak interpelasi, lebih baik mengedepankan jalan komunikasi. Sikap kontrol yang dilakukan oleh DPRD Jatim bisa dilakukan dengan cara komunikasi terhadap permasalah yang ada di eksekutif.
