Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pamekasan dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
PAMEKASAN, BANGSAONLINE.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna bersama Wakil Bupati Pamekasan dan jajaran OPD, di ruang sidang Gedung DPRD Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (8/9).
Agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020. Rapat dipimpin oleh Hermanto, Wakil Ketua DPRD Pamekasan.
Baca Juga: Satpol PP Kembali Bentrok dengan PKL di Monumen Arek Lancor Pamekasan Usai Demonstrasi Mahasiswa
Ainul Yaqin, perwakilan dari Fraksi PPP, meminta pemerintah daerah konsisten dalam melaksanakan program yang menjadi prioritas Bupati Pamekasan dan merancang berbagai Perubahan APBD Kabupaten Pamekasan tahun 2020.
"Kami meminta Bupati Pamekasan untuk me-refocusing kegiatan-kegiatan yang tidak lagi relevan atau tidak dalam koridor prioritas, sehingga benar-benar bermanfaat anggaran tersebut secara tepat dan bermanfaat bagi masyarakat," kata Ainul saat membacakan pandangan umum F-PPP, Selasa (08/09/20).
Ia juga menyorot rincian pendapatan dana perimbangan yang mengalami penurunan 0,09%, karena dana bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak serta lain-lain pendapatan daerah yang semua aspek mengalami penurunan sebesar 1,04%.
Baca Juga: Pj Bupati Masrukin Komitmen Jadikan Pamekasan Sebagai Sentra Jagung Utama di Madura
"Sehingga perlu dilakukan efisiensi anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip anggaran yang berpegang teguh pada asas-asas pemanfaatannya," paparnya.
Anggota Komisi IV itu juga menyarankan agar target PAD disusun dan direncanakan dengan data yang realistis dan rinci, sehingga legislatif bisa mengontrol target capaian tersebut.
"Fraksi PPP juga berharap agar program investigasi terhadap obyek pajak dan obyek retribusi dimaksimalkan supaya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah harus fokus terhadap pemutakhiran kota wajib pajak atau distribusi, rasionalisasi, dan evaluasi serta proses penagihan dengan melibatkan semua unsur SKPD terkait," harap politikus partai berlambang Ka'bah itu.
Baca Juga: Usulan RPS untuk ODGJ dan Gelandangan oleh Dinsos ke Pemkab Pamekasan Tak Kunjung Terealisasi
Sementara Wakil Bupati Pamekasan, Raja'e menanggapi pandangan umum yang disampaikan oleh Fraksi PPP sebagai bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh dewan legislatif terhadap eksekutif.
Pihaknya selaku eksekutif atau penyelenggara pemerintahan akan segera menindaklanjuti kritik dan saran yang disampaikan dewan.
"Program prioritas kita alhamdulillah di tahun 2020 ini sudah berjalan. Ada beasiswa santri dan WUB serta pelayanan kesehatan melalu PCC yang sudah kita laksanakan juga, Alhamdulillah mendapat apresiasi dari PKB," tutupnya. (yen/ian)
Baca Juga: Di Peringatan Isra' Mi'raj 1446 H, Pj. Bupati Masrukin Ingatkan Pentingnya Salat 5 Waktu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
