Ketua Tim Evaluator Kemenpan RB: Ibu Gubernur Sangat Kuasai Isu Berkembang dan Beri Solusi Kebijakan

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dan mengoptimalkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melakukan evaluasi kepada setiap kepala daerah.

Khusus bagi Jawa Timur, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB sekaligus Ketua Tim Evaluator Drs. Agus Uji Hantara, M.E. memuji paparan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang meletakkan isu strategis yang berkembang di masyarakat yang diramu menjadi sebuah kebijakan yang solutif.

"Ibu Gubernur sangat menguasai isu yang berkembang di masyarakat dan memberikan solusi lewat kebijakan kebijakan yang ada di Pemprov Jatim," kata Agus Uji Hantar usai paparan pada Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara Virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/9).

Agus juga memuji langkah Pemprov Jatim mewujudkan Kolaboratif Goverment yang telah diimplementasikan di semua unsur intansi dan lembaga bersama Pemprov Jatim.

"Saya berharap, pemikiran dari ibu gubernur bisa diimplementasikan oleh jajaran OPD. Ketika kita membahas isu strategis dan berbicara impact atau dampak dari adanya sistem atau program tidak bisa hanya diwujudkan oleh satu dua OPD saja, melainkan harus melibatkan kolaborasi dari OPD lain agar impact bisa terwujud dengan terukur dan optimal," ungkapnya.

"Saya yakin predikat SAKIP A yang diperoleh Jatim sangat layak, semoga bisa dijadikan inspirasi oleh provinsi lain," puji Agus seusai mendengarkan paparan Gubernur perempuan pertama di Jatim.

Gubernur Khofifah mengatakan, kolaborasi dan sinergi menjadi pasword untuk melangkah. Karena ia menyadari dalam memajukan Jawa Timur membutuhkan peran serta semua pihak untuk bisa memberikan kecepatan dan pemenuhan tuntutan secara dinamis.

"Saya menggunakan istilah equilibrium dynamic atau mencari titik keseimbangan diantara dinamika yang berkembang untuk mewujudkan keseimbangan baru," ungkapnya.

Ia mengatakan, implementasi SAKIP dan percepatan reformasi birokrasi menjadi salah satu prioritas dalam membangun pemerintahan yang akuntabel dan terukur serta mempertangungjawabkan hasil atau manfaat kepada masyarakat atas penggunaan setiap anggaran.

"SAKIP ini menjadi prioritas pembangunan utamanya dalam RPJMD, RKPD yang kemudian di-breakdown di masing masing renstra OPD yang ada dengan membagi habis tugas yang ada," jelasnya. (tim)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News