Kartu Tani Belum Siap, Petani Dapat Ajukan Pupuk Subsidi Secara Manual

BOJONEGORO, BANGSAONLINE.com - Banyaknya masyarakat yang mengeluh dengan diberlakukannya Kartu Tani memaksa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro segera bertindak.

Melalui Dinas Pertanian, bersama Dandim 0813, OPD terkait, dan perwakilan distributor hingga pemilik kios membahas dan menyusun strategi terkait sistem penyaluran pupuk bersubsidi, di Ruang Pertemuan Dinas Pertanian Bojonegoro, Kamis (17/9/2020).

BACA JUGA:

Masuk Musim Tanam April-September 2024, Petrokimia Gresik Siapkan Ratusan Ribu Ton Pupuk Bersubsidi
Gebyar Diskon hingga 40 Persen, Pupuk Indonesia Salurkan Ratusan Ton Phonska Plus dan Urea di Tuban
Jelang Musim Tanam, Dirut Petrokimia Gresik Blusukan ke Distributor dan Kios Pupuk
Pj Bupati Bojonegoro Ajak Masyarakat Dukung Pembangunan dan Jaga Stabilitas Keamanan

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat ini membolehkan para petani melakukan pembelian pupuk secara manual, sambil menunggu kesiapan Kartu Tani.

"Penyebab kelangkaan pupuk salah satu faktornya juga karena masa tanam yang bersamaan di hampir seluruh wilayah," ujar Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Helmy Elisabeth dalam sambutannya.

Helmy menambahkan, jika Kartu Tani belum selesai sampai waktu yang ditargetkan, maka petani bisa membeli pupuk secara manual dengan syarat yang berlaku. Persyaratan yang harus dilalui yaitu petani harus mempunyai rekom dari Dinas Pertanian lewat KUPT di BPP kecamatan agar dapat diproses dengan cepat.

Selanjutnya, ketua kelompok tani dapat meminta pengajuan sesuai dengan kebutuhan anggotanya ke PPL setempat lalu diteruskan ke kios distribusi terkait.

"Dari 193.614 orang yang mendaftar, baru 148.281 kartu yang tercetak dan kartu yang teraktivasi sudah 31.554 namun belum ada yang terinjek. Semoga BNI segera memproses Kartu Tani agar segera dipakai oleh petani untuk membeli pupuk bersubsidi," lanjut Helmy.

Sementara itu, Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah meminta agar setiap sektor untuk fokus kepada tugas masing-masing. Dirinya mengingatkan, kondisi transisi seperti ini merupakan hal yang harus diwaspadai dan jika terdapat keraguan atau info yang belum jelas dianjurkan untuk segera datang ke Dinas Pertanian maupun ke PPL setempat.

"Kepada distributor fokus pada tugasnya, kemudian para agen juga harus fokus kepada kelompok tani, jika sudah diaktivasi lalu segera digunakan untuk mendukung roda pemerintah untuk mengontrol pedagang subsidi yang tepat guna dan tepat sasaran," tutur bupati. (gun/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News