Serahkan Reward SAKIP dan KBK, ​Wabup Sumenep: Tingkatkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja

Serahkan Reward SAKIP dan KBK, ​Wabup Sumenep: Tingkatkan Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H secara simbolis menyerahkan penghargaan SAKIP dan Kelompok Budaya Kerja (KBK) tingkat Kabupaten Sumenep kepada kepala OPD berprestasi. (foto: ist)

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Sumenep diharapkan serius dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya mewujudkan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih dan bebas KKN.

“Diharapkan untuk seluruh pimpinan OPD untuk bersama jajarannya berkonsisten mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya, dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah,” kata Wakil Bupati (Wabup) Sumenep Achmad Fauzi, S.H., M.H., pada Penyerahan Reward SAKIP dan KBK (Kelompok Budaya Kerja) di lingkungan Pemkab Sumenep Tahun 2020 di Kantor Bupati Sumenep, Selasa (22/12/2020).

Lebih jauh, Fauzi mengatakan bahwa nilai SAKIP Pemkab Sumenep lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dimulai pada tahun 2014 adalah 53,40 predikat CC, pada tahun 2015 nilainya 50,50 dengan predikat CC, pada tahun 2016 nilainya 50,14 dengan predikat CC, sedangkan untuk tahun 2017 mendapatkan nilai 60,12 dengan predikat B, tahun 2018 nilainya 67,58 predikat B, dan tahun 2019 mendapatkan nilai 68,50 dengan predikat B.

“Oleh karenanya, untuk meningkatkan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui SAKIP memfokuskan pada lima prioritas, yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian sasaran kinerja organisasi,” tuturnya.

Selain nilai SAKIP yang terus naik, kata Fauzi, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Sumenep juga meningkat. Yakni pada tahun 2018 untuk reformasi birokrasi mendapat nilai 55,29 dengan predikat CC, dan pada tahun 2019 mendapatkan nilai 60,83 dengan predikat B.

“Untuk itu, diharapkan masyarakat agar ikut memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program reformasi birokrasi bidang peningkatan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.

Pada acara itu, Achmad Fauzi secara simbolis menyerahkan penghargaan SAKIP dan Kelompok Budaya Kerja (KBK) tingkat Kabupaten Sumenep kepada kepala OPD berprestasi, di antaranya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Holtikultura, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM.

“Pastinya, tujuan pemberian penghargaan itu untuk mengapresiasi OPD berprestasi dalam penyelenggaraan SAKIP dan KBK, dengan harapan pimpinan OPD dan jajarannya terus memacu upaya peningkatan kinerjanya, serta berbagi dengan OPD lainnya tentang strategi meningkatkan implementasinya,” pungkasnya. (aln/zar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO