Rakor Komisi II DPRD Pasuruan dengan lintas OPD membahas penaganganan pasca banjir bandang.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com – Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan menggelar rapat koordinasi dengan beberapa OPD lintas sektor guna membahas langkah-langkah penanganan pasca banjir bandang yang melanda wilayah Gempol dan Bangil.
Beberapa infrastruktur mengalami kerusakan yang cukup parah akibat banjir tersebut, sehingga perlu penanganan cepat agar aktivitas masyarakat bisa kembali normal.
BACA JUGA:
- Wadul LSM, Pengusaha Warkop dan Karaoke Desak Pemkab Pasuruan Bentuk Perda Tempat Hiburan
- Perda RTRW Kabupaten Pasuruan Dinilai Lemah, Tak Ada Instrumen Sanksi Bagi Pelanggar
- Simpan Arsip Penting, DPRD Pasuruan Bangun Gudang di Kantor Sekwan
- Pemkab Pasuruan Beri Dispensasi ASN yang Terlambat Ngantor karena Mudik
Rapat tersebut dihadiri Dinas Perkim, Dinas PUPR, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Kesehatan, Camat Bangil, Camat Gempol, BBWS Brantas, serta UPT Pengairan Provinsi Jawa Timur Wilayah Pasuruan.
Mereka menyampaikan langkah yang sudah dilakukan dalam upaya penanganan bencana serta pencegahan agar kasus yang sama tidak terulang kembali.
“Pertama, upaya antisipasi agar bencana serupa tak terulang lagi. Dibutuhkan koordinasi yang baik antar OPD, baik secara horizontal maupun vertikal. Mana yang kewenangan pemerintah pusat, mana provinsi, dan pemkab,” ucap Saifullah Damanhuri, Ketua Komisi III Kabupaten Pasuruan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Rias Judikari Drastika menguraikan, bahwa banyak yang menyebutkan kalau banjir yang terjadi di wilayah Kepulungan, Kecamatan Gempol imbas tumpukan sampah dan bambu yang menghambat aliran sungai.
Akibatnya, air sungai meluap, dan memicu banjir bandang di perkampungan warga. “Tapi, apa benar hanya karena sumbatan, apa tidak ada penyebab lain?,” ujar politikus fraksi Golkar ini.
Ia mencurigai banjir di Kepulungan kemungkinan ada penyebab lain. Maka, dirinya meminta agar instansi terkait melakukan penelusuran yang tujuannya untuk mengatasi persoalan bencana supaya tidak terulang kembali
“Kami ingin kasus kejadian tersebut tidak sampai terulang. Karena itu, kami minta agar ditelusuri faktor utama banjir tersebut. Percuma kalau pemkab melakukan ada pembenahan-pembenahan, tapi rusak kembali karena bencana. Akibatnya infrastruktur yang sudah dibenahi akan rusak lagi,” bebernya.
