Kediri, BANGSAONLINE.com - Kelenteng Tjoe Hwie Kiong Kediri mengumumkan tidak melaksanakan peringatan Imlek tahun 2021 untuk menghindari kerumunan pada masa pandemi. Peringatan Imlek di sebagian anggota masyarakat bukan hanya milik umat Konghucu, namun juga diikuti masyakat umum di Kota Kediri. Toleransi kerukunan umat beragama di Kota Kediri termasuk kategori tinggi, yaitu di angka 3,91.
Berdasarkan data yang ada, survei indeks toleransi keberagaman umat beragama tahun 2019 di Kota Kediri menunjukkan kenaikan dari 3,76 (tahun 2018) menjadi 3,91 kategori tinggi. Pembacaan angka indeks tersebut tinggi untuk angka 3,4-4,1 dan sangat tinggi untuk angka 4,2-5,0. Indeks toleransi beragama dengan parameter nilai toleransi 3,82, nilai kesetaraan 4,04 (kategori sangat tinggi), dan nilai kebijakan yang sangat tinggi yaitu 4,03.
Baca Juga: Antisipasi Bencana Musim Penghujan, Pj Wali Kota Kediri Tinjau Kerja Bakti di Kelurahan
Hal tersebut mencerminkan masyarakat Kota Kediri memiliki toleransi yang sangat tinggi antar umat beragama. Menurut data BPS Kota Kediri, mayoritas penduduk Kota Kediri beragaman Islam (91,56%). Sedangkan untuk Kristen 5,71%, Katholik 2,22%, Budha 0,40%, dan selebihnya beragama Hindu, Khonghucu, dan lainnya.
“Keberagaman yang ada di Kota Kediri cukup baik dan toleransi antarumat beragama cukup terjaga dan sudah terbukti selama ini bahwa Kota Kediri aman dan kondusif,” kata Prajitno Sutikno, FKUB Konghucu, Jumat (12/02)
Seperti diketahui, dalam mengambil setiap kebijakan, terlebih dalam masa pandemi, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar sering melibatkan tokoh lintas agama di Kota Kediri. Mulai dari kebijakan tentang peribadatan sampai pada pernikahan untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, selalu berkoordinasi dengan PAUB PK (Persepsi Paguyuban Antar Umat Beragama Penghayat Kepercayaan), FKUB (Forum Kerukunan antar Umat Beragama), dan PaLM (Paguyuban Lintas Masyarakat) Kota Kediri.
Baca Juga: Pj Gubernur Jatim Serahkan SK Perpanjangan Jabatan Pj Wali Kota Kediri
Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar pernah menyampaikan, kemajuan pembangunan kota harus dilaksanakan bersama berbagai elemen karena saat ini zamannya kolaborasi.
"Keberagaman merupakan aset yang harus dijaga, sehingga kebersamaan ini harus dirajut bersama-sama. Apabila terdengar isu-isu yang mengarah isu SARA maka harus segera dilaksanakan klarifikasi atau cek kebenaran isu. Apalagi pada era media sosial, informasi yang membanjir dan terkadang tidak terverifikasi. Harapannya, umat beragama tidak mudah terjebak berita hoax yang memecah kerukunan yang sudah terjalin," kata wali kota beberapa waktu lalu. (uji/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News