18 DPC Nyatakan Mosi Tidak Percaya kepada Ketua DPD NasDem Surabaya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Konflik internal Partai NasDem Kota Surabaya mencuat ke permukaan. Hal itu ditandai dengan pernyataan mosi tidak percaya yang disampaikan oleh 18 DPC Partai Nasdem kepada Ketua DPD Partai NasDem, Robert Simangunsong.

Miftakhul Ulum, Juru Bicara 18 Ketua DPC NasDem se-Surabaya mengungkapkan, pihaknya menuntut transparansi dana bantuan politik (banpol) yang diterima oleh DPD NasDem dari Bakesbangpol. Sebab, selama ini pengurus DPC NasDem Surabaya dinilai tidak pernah menerima manfaat dana banpol yang per tahunnya mencapai Rp 508 juta, baik secara langsung maupun tak langsung.

Baca Juga: Nasdem Panaskan Mesin untuk Total Menangkan Khofifah-Emil di Pilgub Jatim 2024

"Kerja-kerja politik teman-teman di DPC menghasilkan sekitar 83.000 suara yang dikonversikan menjadi tiga kursi di DPRD Surabaya. Suara itu juga menghasilkan dana Banpol sebesar Rp 500 juta sampai Rp 508 juta per tahun yang seharusnya digunakan untuk operasional struktur partai di bawah," terang Ulum, Rabu (24/2/2021).

Ketua DPC Partai NasDem Kecamatan Tambaksari ini mengungkapkan, bahwa para pengurus DPC sudah coba berkomunikasi dengan Ketua DPD. Baik melalui rapat internal yang dilaksanakan secara zoom atau pun bertemu secara langsung.

Bahkan rencana pertemuan yang dilakukan di kantor DPD NasDem Surabaya pun akhirnya gagal. Pasalnya, sampai waktu yang ditentukan, baik Ketua, Sekretaris maupun Bendahara NasDem Surabaya tak kunjung datang.

Baca Juga: NasDem Sidoarjo Serahkan Ratusan Beasiswa PIP Jalur Aspirasi

"Kami sepakat bertemu di kantor DPD NasDem pukul 11.30 WIB, tapi sampai pukul 12.00 WIB tak ada satu pun pengurus DPD yang hadir. Jelas kami kecewa, komunikasi sudah buntu karena teman-teman pengurus DPC dikeluarkan dari grup WA (WhatsApp) internal," imbuh kader GP Ansor Surabaya ini.

Karena gagal berkomunikasi dengan pihak DPD, para Ketua DPC tersebut memutuskan mengadu ke Kantor DPW NasDem Jatim yang kebetulan letaknya tak jauh dari kantor DPD. Namun di DPW tak ada satu pun pengurus yang ditemui.

Menurut Ulum, mereka berharap DPW melakukan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pihaknya hanya berharap ada transparansi terkait penggunaan dana banpol. "Karena selama ini tak ada kegiatan DPD yang bisa dibilang "wah" alias sepi-sepi saja," katanya.

Baca Juga: Deny Widyanarko-Mudawamah Daftar ke KPU Kabupaten di Hari Kedua

"Kita yang datang hari ini ada 18 DPC lengkap ketua, sekretaris, dan bendahara. Sementara 13 DPC lainnya juga mendukung gerakan ini. Insya Allah, mereka akan bergabung dalam aksi selanjutnya," pungkas alumni UIN Sunan Ampel Surabaya ini. (mdr/ian)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News