MOJOKERTO (BangsaOnline) - Dua jabatan eselon II di Pemkot Mojokerto yang ditawarkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) setempat melalui proses lelang terbuka sejak 18 Pebruari lalu jadi incaran pejabat level dibawahnya. Sejumlah pejabat eselon III setingkat kepala bidang dan kepala bagian menyerbu lowongan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) berikut Kepala Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP). Lelang ini ditutup pada 11 Maret mendatang.
"Saya mengajukan diri untuk menjadi Kadisporabudpar karena telah memenuhi persyaratan. Saat ini pangkat saya sudah 3B dan sudah 3 kali pindah pindah tugas," aku Kabag Umum RSUD Dr Wahidin Sudiro Husodo, Supriyanto, Senin (23/2).
Mantan Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kabid Rehabilitasi Sosial ini mengaku meminati posisi Kadisporabud karena selain telah berpengalaman di Diknas selama 1,5 tahun juga berharap dapat memajukan olahraga dan pariwisata di daerah yang memiliki dua kecamatan ini.
"Melalui pengalaman di Diknas, kami ingin meningkatkan potensi wisata yang ada meski sumber daya alam kita relatif kecil. Jika dipercaya mengemban amanat ini kami berharap dapat meningkatkan fasilitas olahraga dan KONI nya," paparnya sembari mengatakan jika atlet saat ini butuh pembinaan khusus.
Tidak hanya Supriyanto, panitia seleksi (pansel) lelang jabatan dipaksa meladeni para pendaftar lelang ini.
"Banyak yang sudah konfirmasi dan mengincar jabatan yang kami tawarkan. Kalau ditanya jumlahnya, tunggu nanti sore sampai ada laporan dari pansel," tutur Kepala BKD Pemkot Mojokerto,
Endri Agus.
Menurut ia, beberapa pejabat telah mengambil berkas pendaftaran dan sebagian telah mengembalikannya. Pada lelang perdana ini, BKD menawarkan dua jabatan eselon II. Dua kursi yang dilelang ini merupakan dinas baru sementara Badan KBPP merupakan peningkatan status dari kantor.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Mojokerto, Masud Yunus menjamin transparansi dalam proses lelang jabatan ini.
"Saya tegaskan tidak boleh ada jual beli jabatan dalam lelang. Semuanya harus dilakukan secara transparan dan atas dasar in right man in right place," tegasnya
Untuk memastikan jaminannya tersebut, wali kota membuka call center yang menampung jikalau ada laporan ketidakpuasan selama proses lelang.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota menyatakan pihaknya akan lebih memberi kesempatan pada pejabat dari daerahnya meski azas lelang ini dilakukan secara terbuka. Kecuali, katanya, jika SDM di pemda tidak ada maka pihaknya akan mengambil dari luar daerah.