Soal Penundaan Pilkades Serentak, Dewan Sarankan DPMD Pasuruan Konsultasi ke Kemendagri

Soal Penundaan Pilkades Serentak, Dewan Sarankan DPMD Pasuruan Konsultasi ke Kemendagri Andri Wahyudi.

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Meski belum ada kepastian dari Kemendagri soal penundaan lantaran tingginya kasus Covid-19 di wilayah Jawa-Bali, Pemkab Pasuruan disarankan untuk mengambil langkah antisipasi dengan melakukan konsultasi guna memastikan kabar tersebut.

Saran ini disampaikan oleh Andri Wahyudi, Wakil Ketua . Menurutnya, konsultasi penting agar masing-masing desa di Kabupaten Pasuruan yang terlanjur melakukan tahapan pilkades tidak bimbang dan mendapat kepastian.

Sebab menurut Andri, sejak SE Kemendagri tentang penundaan pilkades beredar di masyarakat, sejumlah desa yang akan menggelar pilkades resah. Terutama yang sudah melaksanakan tahapan.

“Kita sarankan DPMD untuk segera mengambil sikap dengan berkonsultasi ke pusat. Tujuannya untuk meminta kejelasan apakah SE Kemendagri tertanggal 5 Juli tersebut benar atau tidak. Karena info ini sudah meresahkan sebagian masyarakat,” jelas politikus PDIP ini.

Pria asal Pandaan ini menyadari kegiatan dan tahapan pilkades memang berpotensi menimbulkan kerumunan sehingga berisiko pada penyebaran kasus Covid-19. "Maka alangkah eloknya bila Pemkab Pasuruan untuk melakukan evaluasi. Jangan menunggu masyarakat gaduh lantaran munculnya info tersebut," ucapnya.

Desakan yang sama disampaikan oleh Ketua LSM GMBI,  Asy’ari. Pihaknya meminta kepada DPMD Kabupaten Pasuruan selaku penanggung jawab kegiatan tidak tinggal diam seiring ramainya info penundaaan pilkades di media sosial. "Minimal konsultasi ke Kemendagri untuk memastikan apakah SE No 141/3170/BPD valid atau tidak,” jelasnya. (*/bib/par/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Dua Rumah Panitia Pilkades Dibondet Orang Tak Dikenal':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO