Sosialisasi SNI ISO 37001:2016, sistem manajemen antipenyuapan untuk sektor swasta dan badan usaha di Jawa Timur digelar secara virtual.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jatim bekerja sama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menggelar sosialisasi SNI ISO 37001:2016, sistem manajemen anti penyuapan untuk sektor swasta dan badan usaha di Jawa Timur.
Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jatim Tiat S. Suwardi mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggandeng KPK untuk membantu mencegah korupsi di lingkungan BUMD Pemprov Jatim.
BACA JUGA:
- Berangkatkan Ratusan Peserta Balik Kerja dari Surabaya, BPKH Sediakan 20 Armada
- Open House di Grahadi, Adhy Karyono Apresiasi Kebersamaan Forkopimda Jatim hingga Salami Masyarakat
- Buka Gelaran Gema Takbir Idulfitri, Pj Gubernur Jatim Minta Saling Memaafkan usai Pemilu 2024
- 96 Bus Mudik Bareng Gratis Diberangkatkan, Pj. Gubernur Adhy Harap Tahun Depan Armada Meningkat
Ia mengungkapkan, Pemprov Jatim bersama KPK telah beberapa kali mengundang BUMD untuk mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pencegahan korupsi di wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di antaranya menyelenggarakan pelatihan antikorupsi dasar bagi para Satuan Pengawas Internal (SPI) di lingkungan BUMD.
"Hal ini sejalan dengan komitmen Ibu Gubernur Jawa Timur yang selalu menekankan betapa pentingnya pemerintahan yang baik dan bersih, bukan hanya di lingkungan OPD saja, melainkan juga di lingkungan BUMD," ujar Tiat S. Suwardi.
Biro Perekonomian selaku pembina BUMD Pemprov Jatim juga telah meminta seluruh direksi BUMD untuk menyampaikan work plan terkait upaya pencegahan korupsi.
"Melalui work plan tersebut, kita dapat memperoleh informasi terkait langkah konkret apa saja yang telah dan akan dilakukan oleh BUMD dalam hal pencegahan korupsi," ungkap Tiat.
Klik Berita Selanjutnya
