Terapkan Manajemen Antipenyuapan, Biro Perekonomian Jatim dan BSN Sosialisasikan SNI ISO 37001:2016

Adapun beberapa upaya yang telah dilakukan oleh BUMD Pemprov Jatim di antaranya adalah penerapan standar operasional prosedur (SOP), penguatan keberadaan SPI, serta kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jatim.

Untuk diketahui, jumlah BUMD milik Pemprov Jatim mencapai 10 perusahaan, dan jumlah anak perusahaan yang mencapai lebih dari 20. "Tentu bukan hal yang mudah bagi kami untuk sendirian melakukan pembinaan. Syukur Alhamdulillah, ada BSN yang berkenan membagi ilmunya terkait upaya-upaya pencegahan penyuapan melalui sosialisasi SNI ISO 37001:2016," kata Tiat.

Tiat menjelaskan, berdasarkan data dari KPK, tindak pidana korupsi yang paling dominan di Indonesia berdasarkan jenis perkara adalah penyuapan. Sedangkan berdasarkan instansi, yang paling banyak melakukan penyuapan adalah pemerintah daerah.

Sebagai agent of development yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah, BUMD dipandang perlu memperoleh sosialisasi SNI ISO 37001. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendorong praktik bisnis yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus untuk memberikan penegasan atas komitmen Pemprov Jatim dan BUMD sebagai panutan dalam pencegahan KKN.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pencerahan yang komprehensif kepada seluruh BUMD dan anak perusahaan BUMD dalam menerapkan SNI ISO 37001:2016," ungkapnya.

Lebih jauh lagi, pihaknya juga berharap agar masing-masing BUMD dan anak perusahaan dapat memanfaatkan kegiatan ini untuk menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaannya sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan yang pengelolaan bisnisnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (tata kelola perusahaan yang baik), serta bersih dari KKN. (adv/mid/zar)