Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 secara virtual, Selasa (14/9/2021).
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lebih dari lima kali berturut dari BPK RI yang diraih Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jatim Tahun Anggaran 2020, mendapat apresiasi Kementerian Keuangan (Menkeu) RI.
Sebelumnya, tepatnya di bulan Agustus tahun 2021, Jatim menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kesepuluh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintahan setempat tahun anggaran 2020.
BACA JUGA:
- Maksimalkan Pelayanan, Pj Gubernur Jatim Resmikan Layanan Hematologi Onkologi Anak RSUD dr Soetomo
- Buka LKS SMK XXXIII Jatim 2024, Adhy Karyono Optimis Jadi Modal Strategis Pertahankan Juara
- Dibuka Hari ini, SMKN 1 Jenangan Ponorogo Jadi Tempat LKS di Kota Madiun
- Soal LKPJ 2023, Pj Gubernur Jatim Tegaskan Hal ini
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberikan apresiasi kepada Pemprov Jatim di bawah komando Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama 26 kabupaten/kota lainnya atas capaian WTP tersebut.
Penghargaan itu diberikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2021 yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (14/9/2021).
Ke 26 kabupaten/kota tersebut yang memperoleh lima tahun berturut-turut adalah Kab. Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab. Bojonegoro, Kab. Bondowoso, Kab. Gresik, Kab. Jombang, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Malang, Kab. Mojokerto, Kab. Ngawi, Kab. Pacitan, Kab. Pamekasan, Kab. Pasuruan, Kab. Probolinggo, Kab. Ponorogo, Kab. Sidoarjo, Kab. Tuban, Kab. Kediri, Kab. Lamongan, Kab. Situbondo, dan Kab. Trenggalek. Selain itu, Dan juga diraih Kota Batu, Kota Kediri, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto.
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berharap seluruh jajaran Pemprov Jatim menjadikan penghargaan tersebut sebagai semangat dalam bekerja, serta didukung dengan komitmen tinggi untuk menjaga akuntabilitas, kerja efektif dan efisien.
"Dengan begitu, diharapkan kepercayaan masyarakat terus meningkat dan menjadi modal dasar dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah selanjutnya," ujarnya.
Melalui tema "Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi", orang nomor satu di Jatim itu menuturkan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin, utamanya dalam sektor pemulihan ekonomi.
"Keberhasilan Jatim meraih opini WTP akan menjadi pelecut semangat bagi Jatim untuk terus bangkit dan pulih dari situasi krisis pandemi Covid-19," katanya.
Khofifah berharap, predikat ini menambah semangat seluruh jajaran Pemprov untuk bekerja dan melayani masyarakat lebih baik dan sebagai pelecut meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan provinsi.
(Ke-26 kab/kota tersebut yang memperoleh lima tahun berturut-turut)
Sri Mulyani juga memberikan apresiasi kepada seluruh daerah di Indonesia atas pencapaian daerah tersebut dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-5, 10, dan 15 tahun berturut-turut.
Sri Mulyani mengapresiasi peran kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah yang telah berupaya semaksimal mungkin untuk terus mengedepankan akuntabilitas laporan keuangannya di tengah situasi krisis saat ini.
"Terima kasih terhadap seluruh pimpinan lembaga dan pemda atas kerja keras menghadapi tantangan yang tidak mudah. Karena kita tahu banyak yang kementerian dan lembaga negara di refocusing anggarannya. Ada juga yang dapat anggaran berlipat ganda tapi menjadi garda terdepan seperti Kemenkes, BNPB, Kemnaker (BUPM, Prakerja), Kemensos, Kemenkop UMKM," kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menyatakan bahwa opini WTP untuk pemerintah juga menunjukan konsistensi pengelolaan keuangan negara walaupun di tengah upaya pemerintah menghadapi kondisi pandemi Covid-19.
"Capaian positif tersebut menjadi bukti bahwa sepanjang tahun 2020, pemerintah telah berupaya keras untuk memastikan peran APBN tetap optimal sebagai instrumen fiskal yang efektif dalam merespons berbagai dampak pandemi Covid-19 dengan tetap menjaga tujuan atau target pembangunan nasional," paparnya.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memerhatikan perbaikan prosedur pertanggungjawaban dari waktu ke waktu. Termasuk perbaikan dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan pengelolaan keuangan negara.
"Agar menjadi lebih baik, demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta pencapaian terbaik tujuan pembangunan nasional," pungkasnya.
Selain 26 kab/kota di Jatim menerima predikat opini WTP 5 kali berturut-turut, ada pula 2 kota yang memperoleh penghargaan opini WTP 10 kali berturut-turut. Kedua kota tersebut adalah Kota Malang dan Kota Blitar.
Turut mendampingi Gubernur Jatim menerima penghargaan WTP lima kali berturut turut di antaranya, Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan. (dra/ian)
