Ketua Komisi C DPRD Jatim Abdul Halim, S.H. (tengah) memimpin Anggota Komisi C saat kunjungan kerja di Jombang. foto: ist.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - DPRD Jawa Timur berharap agar Bank UMKM-BPR Jatim bisa mengucurkan kredit lunak untuk membantu petani dan sektor UMKM bangkit dari pandemi Covid-19.
Jika disetujui, penyertaan modal yang diberikan Pemprov Jatim nantinya harus disalurkan agar para petani dan pelaku UMKM bisa segera mengembangkan usahanya.
"Harapan saya dengan adanya perda tentang penyertaan modal yang masih dalam proses dibawa ke Mendagri, kami menginginkan visi misi dibuat dan anggaran dimunculkan agar bisa action di tengah masyarakat," ujar Anggota Komisi C DPRD Jatim, Agusdono Wibawanto saat dikonfirmasi, Selasa (5/10/2021).
"Jadi Bank UMKM-BPR bisa mendampingi sektor UMKM dan membantu sektor pertanian serta turunannya. Dengan begitu ketika mereka mendapatkan dana maka dapat mengembangkan sektor usahanya masing-masing," lanjutnya.
Politikus senior Partai Demokrat itu berharap agar kucuran penyertaan modal kepada bank UMKM Jatim bisa mendongkrak ekonomi di Jatim. Pasalnya, selama pandemi Covid-19, sektor ekonomi banyak terkena dampak sehingga mengalami kemunduran. Kondisi itu sangat memukul masyarakat kelas menengah ke bawah, yang terdampak langsung terutama selama pelaksanaan PPKM darurat.
"Dengan adanya penambahan modal nanti juga bisa mendorong menumbuhkan sektor ekonomi kelas menengah ke bawah. Selama ini masyarakat kelas menengah lagi susah-susahnya untuk bergerak di sektor usaha karena dampak pandemi. Dengan adanya modal bisa memaksimalkan potensi itu dan bank UMKM seperti Bank Jatim," jelasnya.
Sementara itu Ketua Komisi C, Abdul Halim mendorong agar Pemprov Jatim memberikan politik anggaran kepada pemkab dan pemkot yang sampai sekarang belum menyertakan modalnya di Bank UMKM-BPR. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan sehingga semua kota serta kabupaten yang ada bisa ikut memiliki keberadaan Bank UMKM-BPR.
"Dari data yang ada sampai saat ini ada 21 kota/kabupaten yang telah ikut penyertaan modal. Masih ada 17 kota/kabupaten yang belum ikut penyertaan modal. Padahal di 38 kota/kabupaten Bank UMKM-BPR telah memiliki kantor cabang," ujar kader muda NU itu.
Penyertaan modal kota/kabupaten ini sangat diperlukan sehingga akan membuat kinerja Bank UMKM-BPR akan semakin meningkat.
"Secara otomatis kota/kabupaten juga akan ikut men-support program-program bank UMKM-BPR, sehingga bisa semakin maksimal dalam membantu perkeditan, khususnya bagi petani dan UMKM yang ada di daerah," pungkas politikus Partai Gerindra tersebut.
Senada, Wakil Ketua Komisi C, Ristu Nugroho, juga mengatakan perlunya kebijakan yang ekstra dari bank UMKM-BPR untuk cabang-cabangnya yang ada di daerah, khususnya terkait manajemen pengelolaan.
Hal ini dikarenakan selain masih ada pengelolaan manajemen yang kurang, juga dikarenakan ada beberapa daerah yang memiliki persaingan yang luar biasa dengan bank-bank swasta maupun bank milik negara dalam hal pemberian kredit kepada petani dan UMKM.
"Apalagi saat ini ada guliran dana dari pemerintah melalui dana PEN-nya. Belum lagi pesaing Bank BPR lainnya, yang semuanya memberikan bunga ringan di bawah bunga bank UMKM-BPR Jatim. Seperti di Jombang ini ada pesaing perbankan yang memberikan bunga cukup rendah sampai 3 persen," ujarnya.
Karena itu, politikus PDI Perjuangan ini memandang perlunya kebijakan dan strategi khusus untuk mengahadapinya. "Bila bank UMKM-BPR tetap seperti ini kinerjanya, maka akan membuat keberadaan bank UMKM-BPR semakin sulit bersaing. Mengingat sektor yang disasar sama, yakni pertanian dan UMKM," tuturnya.
"Belum lagi tingkat NPL bank UMKM-BPR yang juga masih tinggi sampai saat ini, di kisaran angka 7,5 persen. Ini kan juga kendala tersendiri. Sehingga perlu kebijakan ekstra terkait bank UMKM BPR Jatim ini," pungkasnya. (mdr/mar)
