Sekda Pemkab Kediri Dede Sujana (duduk 4 dari kiri) saat menyambut kunjungan Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Staf Kantor Kepresidenan, Prof. Bustanul Arifin dan rombongan, Jumat (10/8) pagi. (Foto: Ist.)
KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DPKP) Kabupaten Kediri menerima kunjungan dari Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Staf Kantor Kepresidenan, Prof. Bustanul Arifin, untuk melaksanakan verifikasi lapangan terkait program prioritas nasional dan isu strategis komoditi jagung pakan ternak, peternakan ayam pedaging, dan ayam petelur.
Turut hadir dalam pertemuan yang digelar Jumat (8/10), di Desa Wonokerto, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri Dede Sujana, puluhan petani jagung, serta peternak ayam petelur.
BACA JUGA:
Dalam kesempatan itu, Prof. Bustanul Arifin mendapatkan keluhan dari peternak ayam petelur tentang anjloknya harga telur saat ini. Sementara harga pakan utama seperti jagung dinilai cukup tinggi.
Di sisi lain, petani jagung asal Ringinrejo mengaku senang karena untuk harga jagung saat ini cukup tinggi.
Prof. Bustanul Arifin mengatakan, verifikasi lapangan ini dilakukan karena tiga minggu yang lalu ada perintah presiden untuk memberikan harga pakan jagung terhadap peternak ayam petelur senilai 4.500 rupiah.
Namun dari hasil diskusi dengan peternak di lapangan, harga masih di sekitar 5.000 rupiah. Sementara untuk harga telur memang masih di bawah nilai pokok produksi, yakni 13.000 rupiah.
"Ada beberapa solusi yang ditawarkan, setidaknya (telur) bisa dimasukkan ke dalam bansos yang berisi protein. Mungkin solusi kedua yang ditawarkan jika ada penundaan pembayaran utang peternak ke bank untuk mengurangi kerugian. Nantinya hasil pertemuan tersebut akan dilaporkan ke pimpinan agar bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan," ujar dia.
Sementara itu, Dede Sujana mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kediri siap memfasilitasi keluhan petani dan peternak terkait anjloknya harga telur hingga di bawah biaya produksi. Namun menurutnya, untuk menyikapi hal ini diperlukan kebijakan yang bersifat nasional karena terkait dengan implementasi harga telur yang sesuai Permendag.
“Aspirasi dari peternak dan petani tetap kita akomodir dan kita kaji baik di skala pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Apa pun yang bisa kita lakukan di tingkat daerah, akan coba kita lakukan untuk membantu petani dan peternak,” ujarnya, Jumat (8/10).
Pihaknya akan mengkaji opsi-opsi yang memungkinkan untuk membantu peternak, misalkan menyerap telur lokal untuk penyaluran bantuan sosial nontunai.
"Namun hal tersebut masih perlu dikaji tentang regulasinya, apakah kebijakan tersebut memungkinkan dilakukan oleh pemerintah daerah atau harus kebijakan dari pemerintah pusat," pungkasnya. (uji/ns)
