Pimpin Rakor Soal Parluh PSHT, Wali Kota Madiun: Kita Tolak Meski Tetap Pakai Prokes

Pimpin Rakor Soal Parluh PSHT, Wali Kota Madiun: Kita Tolak Meski Tetap Pakai Prokes Wali Kota Madiun H. Maidi saat memberikan statemen kepada awak media usai rakor.

KOTA MADIUN, BANGSAONLINE.com - Parapatan Luhur (Parluh) dari perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate () akan diadakan kembali. Berkaitan dengan kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun dan OPD jajarannya serta Forkopimda mengadakan rapat koordinasi (rakor).

Rakor terkait pelaksanaan kegiatan Parluh di Kota Madiun membuat Wali Kota Madiun membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Sehingga, masukan tersebut dapat menjadi pertimbangan pihaknya dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan yang akan dilakukan.

"Saat ini kita masih masuk PPKM level 2, sehingga bentuk kegiatan yang menyebabkan adanya kumpulan massa perlu dibatasi," terang Wali Kota Madiun H. saat rakor hari ini, Senin (11/10/2021)

Dengan masih berlakunya PPKM level 2 di Kota Madiun serta masukan dari berbagai peserta dan surat dari warga sekitar padepokan, maka hasil rakor diputuskan bahwa pihaknya harus mengutamakan kondusivitas Kota Madiun sendiri

"Kita akan tolak kegiatan tersebut walaupun prokes tetap dijalankan. Yang kita pentingkan juga kondusivitas kota. Apalagi kita juga masih dalam suasana duka karena banyaknya saudara kita yang meninggal terkena covid," ungkap usai rakor kepada awak media.

(Wali Kota Madiun memimpin acara rakor persiapan parluh)

Maidimenjelaskan, pertimbangan pihaknya tak memberikan izin terhadap kegiatan , karena ada organisasi pencak silat tersebut terdiri dari 2 kubu, sehingga rawan menimbulkan keributan. Di sisi lain, Pemkot Madiun saat ini sedang fokus program percepatan pemulihan perekonomian

"Kita lagi gas ekonomi. Ya jangan ada gangguan. Apalagi di sana ada 2 kubu. Pasti nanti saling berselisih. Kalau kegiatannya itu menyenangkan pasti saya dukung," pungkas.

(Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan)

Sementara Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan juga memberi masukan untuk menolak adanya kegiatan parluh tersebut diadakan di Kota maupun Kabupaten Madiun.

"Kamtibmas itu mahal, sedangkan situasi masih pandemi. Ya kami sarankan janganlah diadakan di Kota maupun Kabupaten Madiun. Saran kami kalau tetap diadakan ya agak di luar Madiun," jelas AKBP Dewa.

Adapun masukan dari Sekretaris Ikatan Indonesia Gatot Suhartono bahwa tidak akan mengizinkan adanya Parluh V16 di Kota Madiun. Karena tidak pernah adanya surat pemberitahuan yang masuk. Yang ada datanya hanya V17 pimpinan R. Murjoko. (adv/dro/ian)

Lihat juga video 'Cari Bibit Atlet dan Tingkatkan Imunitas Warga Surabaya, Merpati Putih Buka Kolat Umum di Mal Sutos':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO