Laporan Bansos Rp 14 M Nyantol, Dewan Soroti Kinerja Dinsos dan Biro Kesmas
Rabu, 17 Juni 2015 21:38 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur melakukan evaluasi ketat terhadap mitra kerja di lingkungan Pemprov Jatim. Alhasil, hingga saat ini, masih ada Rp 14 miliar yang belum terlaporkan yang menjadi tanggungjawab Biro Administrasi Kemasyarakatan (Biro Kesmas) Setdaprov Jatim.
Kondisi senada juga terlihat dari Dinas Sosial (Dinsos) yang dinilai belum bisa memaksimalkan kinerjanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, malah memaksimalkan pengunaan anggaran untuk belanja tidak langsung yang tidak begitu berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA:
120 Anggota DPRD Jatim 2024-2029 Dilantik, Pj Gubernur Adhy Ingatkan Fungsi Utama Wakil Rakyat
116 Anggota DPRD Jatim Pamit, Adhy Karyono Apresiasi Kinerja yang Hebat dan Produktif
Demo Mahasiswa di Surabaya, Polisi Dilempari Botol
Sahkan 3 Perda, Pj Gubernur Jatim Optimis Jadi Payung Hukum Berkualitas
Nyantolnya laporan penggunaan anggaran ini, memaksa komisi yang membidangi kesejahteraan, kesehatan, pendidikan di Jawa Timur ini angkat bicara. Anggota Komisi E DPRD Jatim, Mochammad Eksan menegaskan penyerapan anggaran Dinsos Jatim untuk program kesejahteraan masyarakat sangat rendah.
“Hasil evaluasi Komisi E pada pengunaan anggaran di PAPBD 2014 terdapat beberapa program yang harusnya bisa dikerjakan secara maksimal, tapi Dinsos Jatim tidak mampu, kerjanya tumpul,” terang Mochammad Eksan, Rabu (17/6).
Politisi dari Fraksi NasDem-Hanura ini mencontohkan, program pemberdayaan sosial dari alokasi anggaran Rp 3,2 miliar yang digunakan hanya Rp 2,7 miliar. “Silpanya mencapai Rp 480 juta,” imbuh Eksan.
Pada program penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang juga tanggungjawab Dinsos, ternyata dengan alokasi anggaran Rp 3,140 miliar yang terealisasi Rp 3,114 miliar, silpa Rp 615 juta.
Demikian juga dengan program pengembangan kesejahteraan sosial Alokasi Rp 3,258 miliar, pengunaan Rp 2,879 miliar, silpa Rp 378 juta Program peningkatan pelayanan dan rehabilitasi panti sosial Alokasi Rp 43 839 miliar, digunakan Rp 42,237 miliar, silpa Rp 1,602 miliar.
“Harusnya Dinsos bisa memaksimalkan kinerjanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, bukan malah memaksimalkan pengunaan anggaran untuk belanja tidak langsung yang tidak begitu berpengaruh untuk kesejahteraan masyarakat miskin," tegas politisi berlatar pengajar itu.
Eksan menambahkan, selain penyerapan anggaran yang tidak maksimal untuk kesejahteraan rakyat miskin, Program yang dianggarkan di APBD setiap tahunnya juga selalu copy paste, tidak ada perbedaan bahkan tidak ada Penambahan Program yang tepat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.
Terpisah, Kartika Hidayati dari Fraksi PKB juga mengritisi kinerja SKPD yang menjadi mitra dinas Komisi E. Menurut calon Wakil Bupati Lamongan ini, laporan yang disampaikan Biro Kesmas belum tuntas. Padahal sebentar lagi, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus segera dituntaskan.
“Evaluasi kami ada sejumlah lembaga penerima hibah yang belum membuat laporan. Kami juga belum tahu problemnya ada dimana. Yang pasti, ini harus bereskan. Sehingga tidak menimbulkan kerawanan,” terang Kartika Hidayati.
Karena itu, Kartika mengingatkan kepada Biro Kesmas untuk segera membereskan laporan hibah bansos Rp 14 miliar tersebut sebelum 18 Juni nanti. Atau sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun. Sebab, bila tidak, maka kekurangan laporan Rp14 miliar tersebut akan menjadi temuan BPK. (mdr/dur)