Komisi A DPRD Desak Evaluasi KPP Jatim
Sabtu, 04 Juli 2015 01:04 WIB
"Kalau keberadaannya saja tidak banyak diketahui oleh masyarakat, berarti sosialisasinya tidak jalan, dan ada yang salah dengan kerja mereka," tukas Muzammil.
Tidak hanya itu, tugas KPP juga seringkali dinilai oleh politisi Partai Nasdem itu berbenturan dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI). "Ori itu kan tugasnya juga untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, jadi akan saling tumpang tindih tupoksinya," ujar anggota DPRD asal daerah pemilihan Pasuruan dan Probolinggo tersebut.
Oleh karena itu, Muzammil mendesak agar Gubernur Jatim Soekarwo segera mengevaluasi kinerja KPP. Menurutnya, sudah saatnya gubernur meninjau kembali keberadaan lembaga tersebut. "Daripada buang-buang anggaran, lebih baik ditinjau kembali saja," desaknya. (mdr/dur)