Ketua DPC Gerindra Sidoarjo Jamin Rekom ke Utsman, Cabup Lain Meradang
Rabu, 08 Juli 2015 21:44 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Konflik internal di tubuh Partai Gerindra Sidoarjo tak pernah selesai. Dit engah suhu politik yang memanas jelang Pilkada Sidoarjo 2015, Ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo, HM. Rifa’i membuat manuver politik dengan melansir rekomendasi DPP Partai Gerindra akan diberikan kepada H Utsman Ihsan. Padahal, rekom tersebut belum turun secara resmi dari DPP Gerindra. Kendati demikian, Rifai sudah berani memberikan jaminan.
“Bukan 90 persen. Tapi 100 persen rekom ke Abah Utsman,” ungkapnya kepada wartawan, Rabu (8/7).
BACA JUGA:
Maju Pilkada 2024, 4 Anggota DPRD Kota Batu Terpilih Tetap Dilantik
Ribuan Relawan Antar Cak Nur-Mas Heli Daftar ke KPU Kota Batu
Bambang-Bayu Daftar ke KPU Kota Blitar Diantar Kesenian Bantengan
Ketua DPC Gerindra Surabaya Serahkan Rekom Maju Pilkada 2024 ke Eri Cahyadi-Armuji
Pernyataan politik tersebut membuat kader dan salah satu calon bupati (Cabup) dari Partai Gerindra Sidoarjo, M Sholeh SH menjadi meradang dan menantang HM Rifa'i terkait rekomendasi.
Sholeh menyebut ketua DPC Partai Gerindra Sidoarjo HM Rifa'i telah melangkahi wewenang DPP dalam memutuskan sosok yang paling berhak mendapatkan rekomendasi sebagai calon bupati mendatang.
“Manuver apalagi ini. Se-Indonesia, rekomnya belum turun. Lha kok, dia (HM Rifa'i) berani-beraninya ngomong menjamin 100 persen rekom turun untuk Utsman. Ada apa di balik dukungan Rifai kepada Utsman. Sepertinya, dia melawan partai. Karena DPP belum memutuskan, kok dia sudah punya keputusan,” ujarnya kepada wartawan dengan nada tinggi, siang tadi (8/7).
Sholeh mengakui, pekan lalu dari sekian bakal calon yang mendaftar di Gerindra, dia dan Utsman yang dipanggil DPP untuk menjalani uji kelayakan. Saat ditanya pendapat tentang Utsman, Sholeh berterus terang mengenai mantan Ketua DPRD Sidoarjo 1999-2004 itu, termasuk statusnya mantan narapidana.
“Saya ditanya, ya saya jujur menjawab. Semua tahu, beliau berstatus mantan narapidana kasus korupsi saat menjabat di parlemen. Dia bukan kader Gerindra. Kan sayang, partai besar yang punya 7 kursi di parlemen tidak mau mengusung kadernya sendiri,” ujarnya.
Aktivis di era orde baru itu mengaku bingung dengan sikap HM Rifai yang sampai saat ini DPC Partai Gerindra belum jelas memilih mitra koalisi.
Partai Gerindra tidak bisa mengusung calon sendiri. Pasalnya, dibutuhkan minimal 10 kursi untuk bisa mengusung pasangan bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Sidoarjo yang rencananya 9 Desember mendatang. Hanya PKB saja yang bisa mengusung pasangan calon sendiri karena memiliki 13 kursi DPRD Sidoarjo. (sta/sho)