DPRD Sidoarjo Curiga Bagi-bagi Mobdin Kades, Berbau Politis
Kamis, 09 Juli 2015 00:12 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kalangan dewan mencium bau politis di balik usulan pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi kepala desa (kades) se-Sidoarjo. Sebab, DPRD Sidoarjo tidak pernah diajak berkoordinasi terkait pengadaan mobdin tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Wisnu Pradono mencium aroma politis di balik rencana pengadaan mobdin para kades ini. Pasalnya, eksekutif tiba-tiba ngotot mengusulkannya menjelang gelaran Pemilihan Bupati (Pilbub) Sidoarjo pada 9 Desember mendatang. Sehingga, pemkab dianggap memberikan angin surga agar memilih calon tertentu. Menurutnya, pengadaan mobdin bagi para kades harusnya dikoordinasikan dengan komisi A sebelum dimasukkan ke rencana kerja APBD 2016 maupun diusulkan dalam PAK APBD 2015.
BACA JUGA:
Siswi SMPN 2 Sidoarjo Raih Juara di Lomba Fashion Show Tingkat Kabupaten
Tuntas Perbaiki 368 RTLH, Pemkab Sidoarjo Siapkan Perbaikan Sisa 740 Rumah Lainnya
Potongan Insentif BPPD Diduga Juga Sampai ke Plt Bupati Sidoarjo
Penasihat Hukum Siskawati: KPK Gagal Jalankan Fungsi Pencegahan Korupsi
"Sulit sekali menghindari tudingan politik di balik pengadaan ini. Semua tahu, Bupati Saiful Ilah maju lagi dan tiba-tiba mau menggerojok kepala desa dengan mobil dinas. Jadi ini terlihat kental aroma politiknya," ujar Wisnu kepada wartawan dengan nada kesal, Rabu (08/07). (Baca juga: Wacana Kades di Sidoarjo Minta Mobdin Mencuat Lagi)
Ditambahkan politisi PDIP itu, pengadaan mobdin bagi kades awalnya ditolak mentah-mentah oleh pemkab saat diusulkan pada 2013. Saat itu, DPRD memberikan usulan agar setiap desa diberi kendaraan operasional. Pemkab menolak dengan dalih APBD senilai Rp 2,6 triliun telah diplot ke program yang lebih penting.