Prabowo Diminta Tidak Merusak Nama PBNU Terkait Bagi-bagi Izin Tambang, Ini kata Gus Yahya
Editor: MMA
Rabu, 22 November 2023 07:24 WIB
“Supaya tidak jadi fitnah, coba tunjukan bukti PBNU dapat izin tambang, tambang apa dan dimana tambangnya,” tutur Jazilul.
Ia berharap Prabowo memperjelas pernyataannya terkait IUP bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada PBNU. Sebab pernyataan itu dinilai Jazilul dapat menggiring opini publik seakan-akan PBNU dapat jatah.
“Tolong jangan asal bicara seolah-olah PBNU dapat jatah. Ini perlu diperjelas supaya nanti tidak jadi fitnah, dikira oleh struktur dan simpatisan NU dibawah, pimpinan mereka dapat sesuatu tapi tidak transparan. Ini kan merusak organisasi. Jangan coreng nama baik PBNU,” kata Jazil dikutip Asumsi.co.
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga terlihat ikut mengomentari akun tersebut. Dia cukup heran dengan pernyataan Prabowo dan meminta Prabowo memberikan penjelasan. "Pak @prabowo yth, mohon penjelasan, bagaimana mekanismenya PBNU diberikan izin tambang? Karena sesuai aturan bahwa IUP [izin usaha pertambangan]-bukan SIUP-diberikan ke badan usaha, bukan ke ormas. Kalau memang ada yang diberikan ke ormas mohon disebutkan di daerah mana?" cuitnya lewat akun @msaid_didu.
Bagaimana tanggapan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf? Gus Yahya – panggilan akrabnya - mengatakan bahwa izin usaha pertambangan itu merupakan isu lama. Menurut dia, izin tambang itu juga sempat disinggung dalam pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Muktamar PBNU pada 2021.
"Kan sudah lama, itu kan presiden pidato waktu pembukaan muktamar di Lampung tahun 2021 dan langsung diproses sudah itu, hanya belum selesai prosesnya," kata Gus Yahya kepada wartawan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Gus Yahya - seperti dikutip bisnis.com - juga menegaskan bahwa izin tambang tidak ada kaitannya dengan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Tidak ada hubungannya dengan pilpres, wong dulu belum ada apa-apa dikasih kok memang. Ini Presiden waktu Muktamar itu saya siapkan konsesi untuk NU gitu dan langsung diproses. Hanya sekarang belum selesai," tegas Gus Yahya.