Koalisi Majapahit Dituding Jadi Begal Politik dalam Pilkada Surabaya

Rabu, 05 Agustus 2015 01:39 WIB

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pilkada Surabaya yang dijadwalkan pada 9 Desember 2015 dipastikan ditunda sampai 2017. Keputusan ini terjadi karena sampai batas waktu perpanjangan pendaftaran tanggal 3 Agustus 2015 hanya ada satu pasang calon yang mendaftar yaitu Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana yang diusung PDIP.

Sebetulnya, saat hari terakhir pendaftaran sempat muncul pasangan lain yang mendaftar yaitu Dhimam Abror Djuraid-Haries Purwoko yang diusung Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat. Namun, saat proses pendaftaran di kantor KPU Surabaya, tiba-tiba Haries Purwoko menghilang setelah diketahui menerima telepon dari seseorang yang belum diketahui.

Kontan saja, Dhimam Abror yang dicalonkan sebagai Wali Kota kebingungan karena tanda tangan Ketua Pemuda Pancasila Surabaya itu diperlukan untuk berkas pendaftaran.

Akhirnya, sampai batas waktu yang ditentukan, KPU Surabaya memutuskan berkas pasangan Dhimam-Haries tidak bisa diterima karena kelengkapan persyaratan tanda tangan tidak bisa dipenuhi.

Terkait hal ini, Whisnu Sakti Buana mewakili calon incumbent yang mendaftar, menuduh Koalisi Majapahit sebagai biang kerok Pilkada Surabaya 2015 tidak bisa dilaksanakan.

Pasalnya, koalisi gabungan tujuh partai besar itu tidak memunculkan calon sebagai lawan yang nantinya sebagai lawan pasangan dari PDIP. "Dari dulu kan kita sudah memprediksi seperti itu. Mereka tidak mencalonkan agar pilkada ditunda. Lha masyarakat harus melihat ini sebagai langkah politik yang sangat merugikan masyarakat Surabaya," kata Ketua DPC PDIP Surabaya ini, Selasa (4/8).

Menurutnya, tertundanya pelaksanaan Pilkada Surabaya tidak bisa dikaitkan dengan kesalahan strategi politik yang dilakukan PDIP. Dirinya menyebut kalau memang elektabilitas incumbent begitu tinggi, itu karena kinerja kepala daerah dianggap berhasil oleh rakyat.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video