Koalisi Majapahit Dituding Jadi Begal Politik dalam Pilkada Surabaya
Rabu, 05 Agustus 2015 01:39 WIB
"Kalau kerjanya sudah benar sehingga elektabilitas tinggi, lantas tidak ada yang berani disalahkan, itu kan tidak fakir. Apakah kalau ingin imbang, incumbent harus kerja setengah-setengah, kan tidak begitu, " terang putra tokoh PDIP Jatim, Soetjipto ini.
Whisnu menyebut sikap Koalisi Majapahit tidak gentle karena tidak memunculkan calon.
"Sebagai parpol mereka seharusnya memunculkan calon, coba dihitung berapa kursi gabungan yang dimiliki di DPRD Surabaya. Mereka mewakili masyarakat Surabaya yang berhak memilih pemimpin daerahnya," katanya.
Sementara itu, AH Thony, ketua Pokja Sekretariat Bersama Koalisi Majapahit menilai, Pilkada Surabaya ditunda karena kesalahan PDIP sendiri. pihaknya balik menuduh partai yang dipimpin Megawati ini melakukan langkah politik di tingkat elit dan mencoba memecah belah koalisi Majapahit.
"Saya tidak menuduh, tapi ya keputusan PAN dan Demokrat merekom calon lawan bukan kewenangan pengurus di tingkat kota. Artinya ada kekuatan politik yang lebih besar yang mengendalikan. Jadi bukan kesalahan Koalisi Majapahit, " katanya.
Pihaknya berdalih kalau sampai saat ini Koalisi Majapahit masih tetap solid. Pihaknya bersikeras keputusan tidak mencalonkan pasangan dikarenakan belum ada figur yang dianggap mampu bersaing.
"Kita sudah melakukan semua tahapan. Masak dipaksakan calon boneka sebagai pelengkap. Sama juga bohong dan menipu masyarakat Surabaya, " ungkap politisi Partai Gerinda ini. (lan/dur)