Dirjen SPPR Kementerian ATR/BPN Sebut One Map Policy Merupakan Kebijakan Mendesak dan Penting

Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Ahmad Fuad
Kamis, 08 Agustus 2024 16:06 WIB

PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) merupakan kebijakan yang mendesak dan penting, termasuk bagi Kementerian ATR/BPN. Hal tersebut diungkapkan Dirjen SPPR, Virgo Eresta Jaya, saat menjadi narasumber dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Selasa (06/08/2024).

“Kalau saya melihat, Kebijakan Satu Peta ini bukan hanya urgent tapi juga important. Perlu saya sampaikan bahwa ATR/BPN adalah salah satu wali data pada One Map Policy yang digagas oleh Menko Perekonomian dan BIG sebagai leading agency-nya. Kami adalah salah satu kontributor dari peta-peta yang kita hasilkan,” ujarnya di Kantor Kominfo, Jakarta.

Untuk mendukung Kebijakan Satu Peta, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta yang berlangsung Juli (18/7/2024) lalu menegaskan, pihaknya akan mempersiapkan rencana strategis terkait tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah.

Namun, untuk mengintegrasikan peta-peta dalam satu kebijakan dan menyusun rencana strategis terkait tata ruang penggunaan lahan, Virgo menyebut perlu adanya perbaikan peta di masing-masing kementerian/lembaga (K/L). Baik dari segi peta, penyusunan Rencana Tata Ruang, maupun secara teknis di lapangan terkait batas-batas wilayah.

“Kalau di lapangan, kita berharap masyarakat dan K/L yang punya wilayah untuk melakukan pemasangan tanda batas (pada bidang tanah yang dimiliki, red). Sambil kita terus memperbaiki petanya, sehingga kita dengan mulus bisa masuk ke Kebijakan Satu Peta,” paparnya.

 

Berita Terkait

Bangsaonline Video