Viral Kasus Bullying di Sekolah, Pemkab Tuban Dinilai Gagal Lindungi Hak Anak dalam Dunia Pendidikan
Editor: M. Aulia Rahman
Wartawan: Achmad Choirudin
Selasa, 03 September 2024 17:18 WIB
Menunrutnya, penerapan hukum demi melindungi hak subjek hukum, khususnya anak, tidak demikian.
Ia menjelaskan bahwa hukum pidana memang bersifat ultimum remidium. Namun, untuk keadilan sekaligus wujud kepastian hukum kepada pelaku harus ditentukan lewat pengadilan agar menjadi cambuk bagi seluruh stakeholder yang ada di Tuban, khususnya dalam dunia pendidikan.
"Sanksi tidak harus pidana, tapi sanksi yang benar-benar dapat membuat efek jera, selain sanksi pidana," tuturnya.
Engki mendorong Polres Tuban turut aktif memeriksa semua orang, atau anak yang ada pada saat kejadian, termasuk kepala sekolah yang harus bertanggung jawab.
"Karena dalam hukum pidana itu kan dikenal yang namanya delik komisi, delik omisi, delik omisi semu, delik fungsional," kata Engki.
Ia menyarankan agar proses hukum kasus bullying tetap dilanjutkan dengan transparan sampai ke pengadilan.
"Tentunya, hakim pengadilan akan memberikan hukuman yang adil dan tidak harus dengan hukuman pidana. Namun yang bisa memberikan efek jera sehingga kasus serupa tidak terulang," cetusnya.
"Kenapa kemudian selama ini kasus-kasus seperti ini terulang, karena tidak ada ketegasan dari pihak berwenang yang begitu gampangnya menyelesaikan persoalan ini dengan berdamai," ungkapnya.
"Kemudian ada santunan, ada saling memaafkan selesai tapi tidak ada tindak lanjut. Padahal harusnya langkah preventif adalah menjadi tugas mutlak, dan kewajiban mutlak bagi Pemkab Tuban," pungkasnya.
Terkhusus dalam perkara ini, Engki mendesak Dispendik Tuban dan sekolah-sekolah, termasuk juga seluruh stakeholder yang ada, untuk aktif secara kontinyu memberikan pengawasan, pemahaman kepada peserta didik, termasuk guru-guru yang ada di sekolah. (coi/mar)