Tabrakan Dengan Program Daerah, Pemkot Mojokerto Kesulitan Gulirkan Kartu Sakti Jokowi
Minggu, 30 Agustus 2015 21:43 WIB
Soal adanya kesulitan aplikasi tiga kartu ini juga diamini anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Cholid Virdaus. Politisi PKS ini mengatakan launching kartu itu hanya menimbulkan kesulitan bagi daerah.
"Komisi III mendukung program daerah yang sudah ada ini saja, karena tidak bikin ribet. Kartu itu sifatnya politis dan nantinya malah bikin ribet karena over leaping dengan program yang ada," ujarnya.
Ia mensinyalir tiga kartu itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Malah sebaliknya, menambah beban daerah. "Kartu-kartu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau sudah dipegang coba mau apa. Karena tumpang tindih dengan program yang sudah berjalan. Lebih baik otonomi daerah ini saja," jelas Cholid.
Menurutnya, peralihan program Total Coverage ke BPJS saja sudah menimbulkan kesulitan baru. Malah, kata ia, ditambahi program yang lain lagi. "Peralihan Total Coverage ke BPJS saja bikin bingung dan menyulitkan kok malah ditambahi kartu ini. Malah bikin selegenje," pungkasnya.
Pihak Komisi III mengaku sudah menghadirkan Kadinsos terkait rencana pelaksanaan tiga kartu sakti. Namun Kadinsos, menurut Cholid, menyampaikan kesulitan Satker. Sebab, ini bakal bertabrakan dengan program yang sudah berjalan. Karenanya, hingga kini belum ada titik temu terhadap keberlangsungan kartu JKW di Kota Mojokerto. (yep/rvl)