PAN Ancam Walk Out, Desak Pengadaan Mobdin Kades Sidoarjo Dihapus dan Dialihkan untuk Pendidikan
Senin, 05 Oktober 2015 22:28 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Rencana pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk kepala desa (kades) yang rencananya dialokasikan dalam APBD Sidoarjo tahun 2016, tak berjalan mulus. Sebab, Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menentang keras dalam paripurna DPRD Sidoarjo dengan agenda pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2016, Rabu (7/10). KUA PPAS merupakan acuan dalam menyusun APBD Sidoarjo tahun 2016.
Bahkan, F-PAN mengancam bakal walk out jika rencana pengadaan mobdin untuk kades tetap disahkan dalam KUA PPAS. Hal tersebut ditegaskan Ketua F-PAN DPRD Sidoarjo, Bangun Winarsa kepada wartawan, Senin (5/10).
BACA JUGA:
Siswi SMPN 2 Sidoarjo Raih Juara di Lomba Fashion Show Tingkat Kabupaten
Tuntas Perbaiki 368 RTLH, Pemkab Sidoarjo Siapkan Perbaikan Sisa 740 Rumah Lainnya
Potongan Insentif BPPD Diduga Juga Sampai ke Plt Bupati Sidoarjo
Penasihat Hukum Siskawati: KPK Gagal Jalankan Fungsi Pencegahan Korupsi
Alasannya, alokasi anggaran lebih urgent serta lebih prioritas untuk pemenuhan kewajiban dasar lebih dahulu daripada memanjakan kepala desa dengan mobdin. Kewajiban dasar tersebut yakni Sidoarjo harus menuntaskan pemenuhan komponen biaya pendidikan. Seperti biaya investasi dan biaya operasional. Sebab, biaya investasi akronim dari uang gedung yang dipungut pihak sekolah kepada wali murid, lebih baik dihilangkan. Sebaliknya, kebutuhan biaya investasi dan biaya personal ditanggung oleh APBD Sidoarjo yang kekuatan anggarannya sudah mencapai sebesar Rp 4 triliun.
"Saya kerap mendengar keluhan para wali murid yang sangat berat untuk membayar uang gedung. Bahkan, ada pekerja pabrik yang menjadi wali murid di SMPN 2 Krian, sebenarnya tak sanggup membayar uang gedung sebesar Rp 1,7 juta meskipun mendapat toleransi dianggsur sampai akhir tahun," ucap Bangun.