P2KKP Beber Kawasan Kumuh di Probolinggo, Ada 13,9 Hektar Meliputi 3 Kecamatan
Senin, 14 Desember 2015 17:25 WIB
PROBOLINGGO, BANGSAONLINE.com - P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman di Perkotaan) merilis ada 13,9 Hektar kawasan kumuh di Kabupaten Probolinggo yang perlu perhatian khusus pemerintah. Dari 13,9 hektar itu, terdapat 47 desa dan kelurahan atau tersebar pada 3 Kecamatan meliputi Kecamatan Kraksaan, Besuk dan Pajarakan.
Karena itu, Pemerintah perlu bekerja keras untuk merubah kawasan kumuh itu menjadi kawasan yang bersih dan ASRI.
BACA JUGA:
Budaya Kerapan Sapi Brujul jadi Perhatian Fotografer Mancanegara
Penangkapan TNI Gadungan, Dandim Probolinggo Apresiasi Langkah Cepat Polisi
TNI Gadungan Ditembak Polisi, Embat Motor dan Perhiasan Warga Blitar
LSM Lira Jawa Timur Komitmen untuk Perangi Korupsi
Hal itu berdasarkan rilis pada rekap profil permukiman desa/kelurahan di kecamatan Pajarakan, di desa Karanggeger 42%, terendah pemukimannya. Di Kecamatan Kraksaan, ada di desa Rondokuning 41% serta di Kecamatan Besuk, di desa Matekan 36% terendah kelayakan permukimannya.
"Jadi tiga desa di tiga kecamatan itu, rata-rata dari 8 indikator. Tapi, bila dilihat dari kriteria kepadatan hunian ada 1,8 hektar di kecamatan Pajarakan, berada di desa Selogudig Wetan, Sukokerto dan Sukomulyo serta Tanjung," Jelas koordinator P2KKP Kabupaten Probolinggo Rudi Sunarko kepada wartawan, Senin (14/12).
Menurut Rudi, di Kecamatan Kraksaan dari sisi kepadatan hunian terdapat 7,1 hektar di desa Bulu, Kalibuntu serta Kelurahan Kraksaan Wetan. "Namun untuk sisi kepadatan di Kecamatan Besuk ada 5 desa yaitu di desa Alaskandang, Alassumur Lor, Besuk Agung dan Besuk Kidul serta Jambangan," bebernya.
Untuk itu Pemerintah Pusat melalui P2KKP Kabupaten Probolinggo, menargetkan 2019 lingkungan permukiman di perkotaan bebas akan lokasi kumuh, salah satunya dengan prakarsa 100-0-100 yang berarti 100% akses air minum, 0% kawaasan pemukiman kumuh dan 100% akses sanitasi layak.
"Nah tim pendamping ini, terus mengupayakan persoalan yang bersangkutan dengan permukiman bisa ditertuskan di tahun 2019. Karena ini, merupakan program pusat yang kita harus kejar," papar Rudi.
Untuk membebaskan Kabupaten Probolinggo bebas akan kawasan kumuh, P2KKP terus melakukan sosialisasi, pemetaan dan berbagai cara lainnya yang langsung dilakukan oleh warga yang tinggal lingkungannya.
“Jadi P2KKP, diarahkan kepada penataan lingkungan infrastruktur di kawasan permukiman, yang memenuhi dari 8 indikator Baseline 100-0-100," katanya.
Di tahun 2016 ini, P2KKP lebih diarahkan pada perencanaan program. Namun, di tahun berikutnya lebih mengarah pada pelaksanaan program perencanaan. “Namun untuk pelaksanaannya, berada di tahun 2017. Nah di situ supaya benar-benar tuntas untuk program dari pemerintah pusat ini," sebut Rudi.
Sementara itu, Bupati Probolinggo Hj Tantriana Sari melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan As'ari menyebutkan, kalau pemerintah daerah berkomitmen untuk penanganan permukiman kumuh yang ada di Kabupaten Probolinggo.
"Pemerintah daerah sudah melakukan perencanaan untuk menanggulangi dan penanganan permukiman kumuh. Karena, di Kabupaten Probolinggo sendiri, ada 28 lokasi di 12 kecamatan dengan total 215,47 hektar," pungkas As'ari. (ndi/rev)