Masalah Sampah Masih Ancam Pemukiman di Jombang
Kamis, 17 Desember 2015 01:21 WIB
JOMBANG, BANGSAONLINE.com - Kawasan pemukiman di Kabupaten Jombang diketahui masih terancam dengan persoalan sampah.
Tercatat, sebanyak 87 persen sampah domestik rumah tangga pada kawasan pemukiman terangkat ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) kurang dari 2 kali seminggu.
BACA JUGA:
Berawal dari Kecelakaan di Jombang, Sopir Truk Jadi Tersangka Penyalahgunaan Narkoba
Viral Ada Anak Nangis saat Ditilang, Polisi Panggil Orang Tuanya
Nekat, Seorang Pria Rampok Toko Frozen Food di Jombang Bermodalkan Pisau
Kejar Pengedar Rokok Ilegal, Mobil Bea Cukai Kediri Kecelakaan di Tol Jombang
Sementara untuk pemenuhan air bersih bagi kawasan pemukiman penduduk, tercatat sebanyak 36 persen bangunan tidak terlayani air bersih. Data tersebut diambil dari 113 desa di tujuh kecamatan yang menjadi sasaran Program Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman (P2KKP).
"Ini adalah profil permasalahan kawasan pemukiman di Jombang yang menjadi base line data 100-0-100 yang perlu ditangani oleh pemerintah ke depan," ujar Elok Elita, Koordinator Kota P2KKP usai workshop penyepakatan data hasil Baseline 100-0-100 dan profil kawasan pemukiman di gedung Ismalic Centre Jombang, Rabu (16/12) dikutip dari beritajatim.com.
Elok mengungkapkan, sebenarnya bukan hanya persoalan air bersih dan sampah, sebanyak 2000 hektar kawasan pemukiman di Jombang dikatakannya masih tergolong sebagai kawasan pemukiman kumuh.
"Oleh karena itu, workshop ini kita pertemukan antara masyarakat, kepala desa, dan dinas terkait. Dengan begitu, data ini bisa menjadi rekomendasi ke pemerintah dalam penyusunan, perencanaan dan juga pembangunan pada tahun depan," ujar Elok sembari mengatakan bahwa tujuh kecamatan yang menjadi garapan P2KKP meliputi Jombang Kota, Diwek, Peterongan, Jogoroto, Kudu, Mojowarno, serta Mojoagung.
Edy Susanto, tenaga ahli P2KKP Propinsi Jatim menambahkan, bahwa Baseline 100-0-100 sebagai upaya untuk pencapaian 100 persen pelayanan air bersih, 0 persen kawasan kumuh dan 100 akses sanitasi. "Sesuai program pemerintah pusat, target 100-0-100 itu akan tuntas hingga tahun 2019," ujar Edi.
Kades asal Kecamatan Mojowarno, Habib Ghofir, mengatakan, ada tiga permasalahan di wilayah desanya yang perlu mendapatkan penanganan serius. Diantaranya soal air bersih, dranise, dan pemukiman kumuh.
"Kami sudah menyampaikan ketiga persoalan itu, kalau soal kepadatan penduduk didesa tidak, karena masih banyak lahan," cetusnya di sela acara. (bjt/rev)