Transportasi Laut di Sumenep Belum Memadai, Timbulkan Kesenjangan Kepulauan dan Daratan
Kamis, 28 Januari 2016 00:01 WIB
SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Pelayanan transportasi laut yang melayani sejumlah kepulauan di Sumenep mendapat sorotan dari anggota DPRD setempat. Armada yang disediakan Pemerintah Daerah dinilai tidak memadai. Akibatnya terjadi kesengjangan sosial antara warga kepulauan dengan warga yang berada di daratan.
Akibat lainnya, perkembangan perekonomian warga kepulauan menjadi lambat. Bahkan juga berakibat tidak masksimalnya pelayanan kepemerintahan di kepulauan. Salah satunya palyanan kesehatan dan juga pendidikan yang saat ini dinilai sangat jauh dibadningkan di daeratan Sumenep.
BACA JUGA:
Ketua KPU Jatim: Kepulauan Sumenep Jadi Prioritas Pendistribusian Logistik Pemilu 2024
Relawan Anies Baswedan Kepulauan Raya Sumenep Layani Bantuan Hukum Gratis
Penuhi Layanan Kesehatan di Pulau Kangean, Gubernur Khofifah Kirim Dokter dan Nakes
Tambah Penerbangan ke Kepulauan, Pemkab Sumenep Teken MoU dengan PT. SAC
”Kami harap pemerintah daerah ke depan terus berbenah diri. Sehingga tidak lagi ada kesenjangan sosial,” imbau Sekretaris Komisi III DPRD Sumenep itu.
Politisi asal Kepulauan itu mencontohkan, akibat minimnya armada laut, dan juga pelayanan kesehatan, Senin (25/1) sekitar pukul 23.10 WIB, Sawiyati (24) warga Desa Sambakati, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean, meninggal dunia saat hendak dirujuk ke Rumah Sakit Daerah (RSD) Dr. Moh. Anwar, yang lokasinya berada di Pusat Kota Sumekar.
Saat itu, korban yang divonis terkena penyakit gagal ginjal hendak dirujuk ke RSD Dr. Moh. Anwar, menggunakan kapal Darma Bakti Sumekar (DBS) dari pelabuhan Batu Guluk Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean. Sayangnya di tengah perjalanan, nyawa pasien tidak tertolong.
”Warga Kepulauan merasa terpukul dengan peristiwa itu. Karena menunjukkan lemahnya pelayanan kesehatan dan juga minimnya transportasi yang diberikan oleh pemerintah daerah,” tegas dia.
Tahun ini kapal yang pasti akan beroperasi di tahun 2016 sebanyak 10 unit. Rinciannya, 5 kapal perintis, satu unit kapal milik pemerintah daerah yakni DBS II, Kapal Mega, dua Kapal Cepat, dan dua unit Kapal DLU.
Hanya saja untuk kapal perintis dari lima yang disediakan oleh Pemerintah Pusat baru dua kapal yang sudah beroperasi. Sementara tiga kapal yang lain diperkirakan mulai beroperasi beberpa pekan kedepan.
Selian itu, pemerintah pusat juga berencana akan menambah dua kapal perintis yang akan melayani rute Kepulauan Sumenep.
Dua kapal tersebut direncanakan akan humbis di Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo dan akan melayani dengan rute Brantan Pamekasan, Kangean, Sapeken, Sepanjang, Skala, Branta, Tanjung Tembaga. Sedangkan satu kapal akan humbis di Panarukan Situbondo, yang direncanakan akan melayani rute, Berantan, Kangean, Sapeken, Sepanjang, Skala, Branta, Tanjung Tembaga, dan sebaliknya.
”Sesuai pengajuan, dua kapal itu akan beroperasi di tahun 2016. Semoga saja tidak molor lagi,” kata Kabid Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep, M. Choironi Argoto, saat dikonfirmsi.
Sementara untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kepulauan, Pemerintah Daerah tahun ini menyediakan anggaran sebesar Rp 4 miliar.
Anggaran yang diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) itu, akan digunakan untuk pembelian lahan dan gedung puskesmas baru sebesar Rp2 miliar dan pembangunan ruang Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit, Gudang Farmasi dan Poli Klinik.
”Ini merupakan langkah konkrit Pemerintah Daerah untuk meningkatkan status Puskesmas Arjasa, Pulau Kangean, menjadi rumah sakit pratama. Kami yakin adanya perubahan status itu akan memperbaiki pelayanan kesehatan nanti,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep, dr. Fatoni. (jiy/fay/rev)