Tiga Kali Mediasi, Sengketa Tanah 7000 Meter Bangunan RSUD Sidoarjo belum Ada Titik Temu
Jumat, 29 Januari 2016 01:44 WIB
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kasus sengketa tanah bangunan RSUD dengan warga masih berlanjut. Kasus sengketa tanah seluas 7000 Meter di atas bangunan RSUD Sidoarjo itu saat ini masih ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN) Sidoarjo.
"Kasus ini masih dalam tahap mediasi, tergugat masih mengajukan beberapa penawaran terkait dengan berapa biaya ganti rugi,” kata Syafruddin SH, Hakim mediator yang menangani perkara.
BACA JUGA:
Menuju RS Tipe C, RSU Aisyiyah Siti Fatimah Bangun Gedung Baru
Pemkab Sidoarjo Gelar Sayembara Nama RSUD, Total Hadiah Rp51 Juta
Kasus Pelemparan Genteng di Sidoarjo Akhirnya Damai, Begini Kronologinya
Cari Keadilan, Pengembang Perumahan di Sidoarjo Ajukan PK
Dalam berkas perkara dijelaskan, para penggugat bahwa HR. Sodharsono (alm meninggal 04 Nopember 2008) menikah dengan HJ. Chotijah (alm) dikaruniai 6 orang anak. Anak pertama almarhum Edy Rachmad, lalu Hj. Rahmawati (58), Rachyayatie, SH (56), Ratnawati (54), Taufik Hidayat (48) dan Ernie Soedarsono.
Sebelum HJ. Chotijah meninggal tanggal 16 Juli 2008 memiliki tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 166 luas 1919 m2 di Kabupaten Sidoarjo, dan semasa hidupnya pula anak pertama HJ. Chotijah dan HR. Soedharsono yaitu Edy Rachmad memiliki tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 162 luas 2054 m2 di Kabupaten Sidoarjo.
Semasa hidupnya, Edy Rachmad tidak pernah menikah dan tidak pula memiliki anak sampai dengan meninggalnya pada 27 Oktober 2014. Bahwa Penggugat I adalah pemilik tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 164 luas 2145 m2 di Kabupaten Sidoarjo, Penggugat III adalah pemilik tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 170 luas 882 m2 di Kabupaten Sidoarjo, Para Penggugat adalah pewaris tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 166 luas 1919 m2 an. Hj. Chotidjah (alm) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 162 luas 2054 m2.
Sengketa ini bermula saat pihak warga sebagai penggugat, mengklaim tanah seluas 7000 meter persegi adalah hak milik atau hak waris secara sah. Para penggugat menegaskan kalau pembangunan rumah sakit di atas obyek sengketa tersebut melawan hukum, sehingga sejak dikeluarkannya sertifikat tersebut di atas pada 14 Mei 2007 pemilik tanah merasa hak-haknya dilanggar secara hukum.
Sehingga pihak pengguggat merasa dirugikan secara materiil sebesar Rp. 7.459.200.000 (tujuh milyar empat ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) karena tidak dapat menikmati obyek sengketa sejak tahun 2007 silam.
Upaya hukum dilayangkan oleh pihak penggugat yakni somasi pada tanggal 20 Oktober 2015 kepada tergugat I dengan tembusan kepada tergugat II, tergugat III dan tergugat IV, yang pada intinya menjelaskan posisi para penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang sah agar tanah tersebut dibeli sesuai ketentuan yang berlaku.
Para penggugat mengajukan gugatan terhadap beberapa instansi terkait seperti Bupati Sidoarjo, kedua Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo, Ketiga Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kabupaten Sidoarjo, Keempat Dirut RSUD Sidoarjo, dan Kelima kepala kantor Pertahanan Kabupaten Sidoarjo.
Kuasa hukum penggugat, Jupri SH, mengatakan pihaknya telah melakukan mediasi selama 3 kali. Pada mediasi yang ketiga, pihaknya menunjukkan bukti-bukti berupa sertifikat tanah asli seluas SHM tersebut.
Lebih jauh, Menurut Jupri, saat mediasi, hakim memberikan saran agar mengambil jalan damai. "Jika ada perdamaian, klien kami mengajukan harga 4 juta rupiah per meter. Dan luas yang sudah digunakan RSUD sekitar 7000 meter persegi,” ujarnya.
Sementara itu, Penasehat hukum tergugat Kasidatun Kejaksaan Negeri Sidoarjo Kurniawan SH MH enggan berkomentar. "Konfirmasi aja ke bagian hukum Sidoarjo yang mempunyai lebih kewenangan," katanya.
Sementara, Kabag Hukum Pemkab Sidoarjo, Heri Susanto sedang tidak berada di ruangan saat hendak dikonfirmasi. "Gak ada di ruangan orangnya mas," kata salah satu pegawai Bagian Hukum. (nni/rev)