Dewan Surabaya Siap Menolak Raperda Bengkel
Jumat, 29 Januari 2016 02:29 WIB
“Kalau yang bengkel besar semacam ATPM ya bisa saja dibuat syarat seperti itu, namun kalau yang mikro kami kira bakal sangat menyusahkan,” terangnya.
Sejumlah usulan, lanjut Reny sudah saling dibicarakan antara Pansus dengan tim Pemkot, tetapi sampai saat ini belum mendapat titik temu. “Tim Pemkot masih akan berkonsultasi dengan Sekkota terkait putusan ini,’’ ungkap perempuan legislator PKS ini.
Usulan yang menjadi pembicaraan, lanjutnya adalah penghapusan kewajiban IUI pada bengkel mikro dan digantikan dengan surat jaminan pengelolaan lingkungan. Sementara Pemkot mengusulkan tenggat dua tahun untuk pengurusan IUI bengkel mikro.
“Kalaupun ditenggat dua tahun sekalipun, kami kira masih sangat menyulitkan. Karena siapa bisa jamin prasyarat IUI yang sedemikian banyak itu bisa dicaver bengkel kecil,” tukasnya. (lan/rev)