Ahok Takut Berlebihan kepada Pengembang Reklamasi, Ketua Koalisi Nelayan: Aneh
Sabtu, 16 April 2016 19:57 WIB
"Gubernur DKI punya legitimasi cukup kuat untuk hentikan (reklamasi), karena ada konsensus. Ini konsekuensi beliau keluarkan izin, beliau pula yang cabut," ucap Riza menjelaskan.
Ahok telah mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk lima pulau. Masing-masing di Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera (anak perusahaan Agung Podomoro Land), Pulau F kepada PT Jakarta Propertindo.
Lalu Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah (anak perusahaan Intiland), Pulau I kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, dan Pulau K yang juga diserahkan ke PT Pembangunan Jaya Ancol.
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Laksmi Wijayanti mengatakan bahwa pihaknya akan membuat pihak pengembang kooperatif dalam hal penghentian proyek reklamasi ini.
"Kami buat pengembang kooperatif," kata Laksmi saat ditemui dalam diskusi soal reklamasi di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 16 April 2016. Laksmi melanjutkan bahwa ia percaya pengembang akan dalam posisi yang kooperatif menyikapi masalah ini.
sumber : Tempo.co