Tak Dapat Izin, Muktamar HTI di Jombang Batal, Ansor akan Laporkan Kapolres Surabaya
Minggu, 01 Mei 2016 22:27 WIB
Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Ajun Komisaris Besar Lilik Hariati menuturkan polisi memang menyarankan Muktamar Tokoh Umat diselesaikan lebih cepat. Menurut dia, muktamar itu berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. "Ada sejumlah ormas yang menuntut muktamar itu dibubarkan. Jadi kami sarankan untuk diakhiri lebih cepat, agar kondisi tetap aman," katanya.
Selain karena muktamar ditolak beberapa ormas, unjuk rasa buruh memperingati May Day menjadi pertimbangan polisi menyarankan muktamar diakhiri lebih cepat. Sebab, sebagian personel kepolisian dikonsentrasikan untuk menjaga keamanan demo buruh. "Pasukan kami sebagian besar difokuskan ke demo buruh, jadi kami sarankan selesai lebih cepat, biar kami juga bisa lebih fokus," ucapnya.
Sebelumnya, Gerakan Pemuda Ansor menggelar apel siaga menolak Muktamar Tokoh Umat HTI di delapan kota/kabupaten di Jawa Timur. GP Ansor menilai Hizbut Tahrir bertindak makar karena mengusung konsep khilafah islamiyah dalam propagandanya.
"Kami minta polisi menganulir acara itu karena akan menyebarkan ajaran Khilafah Islamiyah,” kata Munasir Huda, Ketua Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kediri.
Di depan ratusan anggota Ansor dan Banser, Huda menyerukan penolakan terhadap seluruh aktivitas HTI yang mengarah pada upaya melawan ideologi Pancasila. Dia menuding organisasi itu sengaja menyebarkan ajaran Khilafah Islamiyah yang ditafsirkan sebagai upaya membentuk Negara Islam di Indonesia. “Ini sudah gerakan makar,” katanya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas turut angkat bicara soal perhelatan Muktamar Tokoh Umat yang diadakan oleh HTI di Surabaya.
"Jangan menunggu Instruksi saya tapi langsung dilaksanakan kalau ada organisasi yang akan merusak NKRI di Indonesia ini, seperti khilafah itu," jelasnya.
Dalam paparannya pria yang akrab disapa Gus Tutut itu memberikan pernyataan tegas kepada ratusan kader GP Ansor dan Banser bahwa Ansor berada di garda terdepan dalam melawan siapapun yang menentang Pancasila dan NKRI.
"Yang penting, kita harus koordinasi dan komunikasi kepada petugas yang berwajib. Jangan bertindak sendiri. Negara kita ada aturan mainnya," lanjutnya.
Selain itu, Gus Tutut dengan tegas akan melaporkan Kapolres Surabaya yang telah memberi izin keamanan kepada kelompok yang jelas-jelas merongrong NKRI dan akan mendirikan khilafah.
"Sekembali saya dari sini, saya akan meminta Kapolri untuk mencopot Kapolres Surabaya atau dimutasi ke Papua sana," pungkas Gus Tutut.(nuo/tic/mer/lan)